ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Joko WIdodo telah memberikan restu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong untuk memarahi para menteri Kabinet Kerja.
“Tadi pak Presiden ada beberapa hal. Pertama beliau mengeluh. Beliau bilang, ini harusnya Kepala BKPM marahin menteri-menteri. Kan FDI tak masuk gara-gara aturan-aturan, syarat yang berlebihan,” kata Thomas Lembong di Istana Kepresidenan, Jakarta dilansir laman Sindonews, Rabu (11/9/2019).
“Saya sudah dikasih izin pak Presiden untuk marah-marah. Jadi saya kira dalam beberapa minggu ini saya angkat suara mengenai hal yang sangat konyol, aturan, syarat yang memberatkan kita semua,” jelasnya.
Jokowi, kata Thomas bertanya perihal kementerian dan lembaga mana saja yang masih memiliki izin yang ribet. Menurutnya, semua penyelenggara negara saat ini masih memiliki peraturan yang perlu untuk kembali disederhanakan
“Saya sampaikan sekali lagi dengan penuh hormat, semua kementerian lembaga penuh dengan syarat-syarat, izin yang kewajiban-kewajiban yang sebetulnya tidak perlu,” katanya disalin dari sindonews.
Ada lima keluhan utama investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Kelima keluhan itu antara lain masalah regulasi yang ribet, perpajakan, lahan, persoalan ketenagakerjaan dan dominasi perusahaan BUMN.
