Jokowi kesal masih ada Rp 226 triliun anggaran belum diserap pemerintah daerah. Jumlah tersebut menurutnya meningkat dari angka pada Oktober lalu.
Hal tersebut disampaikannya di hadapan para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia saat peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021 di The Ritz-Carlton Pasific Place, Jakarta, Rabu (24/11).
“Para gubernur, bupati, dan wali kota, masih ada tadi pagi saya cek ke Menkeu, masih ada berapa uang yang ada di bank? Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi tidak turun, justru naik. Saya dulu peringatkan di Oktober, seingat saya Rp 170 (triliun). Ini justru naik menjadi Rp 226 triliun. Ini perlu saya ingatkan,” ujar Jokowi.
Jokowi meminta anggaran tersebut segera diserap dan direalisasikan terlebih dahulu sebelum mengejar investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sebab, menurut dia, jumlah anggaran yang belum terserap tersebut sangat besar.
“Uang kita sendiri saja tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain untuk uangnya masuk. Logikanya nggak kena. Uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan segera. Habis waduh udah enggak ada APBD, APBN udah enggak ada, baru mencari investor untuk uang datang. Logika ekonominya seperti itu,” katanya menegaskan.
Presiden mengatakan, jika anggaran daerah dapat segera direalisasikan dan kemudian membuka investasi, akan memberikan dampak yang berlipat baik bagi daerah maupun negara. Lebih lanjut, Jokowi juga menyampaikan defisit APBN saat ini mencapai Rp 548 triliun.
“Sebagian dari APBN itu ditransfer ke daerah sebanyak Rp 642 triliun, baik ke provinsi, kabupaten, maupun kota. Uangnya ada di APBD Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Ada di APBD provinsi, ada di APBD kabupaten, ada di APBD kota,” kata dia.
Jokowi meminta kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah meninggalkan ego sektoral dan memiliki visi dan keinginan yang sama untuk memajukan daerah maupun Indonesia.
