Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menegaskan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berarti menghabiskan seluruh anggaran negara atau menghentikan program pemerintah lainnya.
Penegasan itu disampaikan Kepala BGN untuk meluruskan anggapan yang berkembang di media sosial bahwa anggaran negara banyak terserap untuk MBG, sehingga menyebabkan program lain, seperti penyediaan pupuk, perbaikan sekolah, irigasi, hingga pembangunan jembatan, tidak berjalan.
“Saya gemas juga melihat komentar di media sosial seolah-olah MBG ini menghabiskan anggaran negara. Terus seolah-olah ini kurang, itu kurang. Padahal, program-program lain tetap dikerjakan,” ujar Sudaryono, Jakarta, Jumat (31/7/2-26).
Menurutnya, berbagai program pembangunan tetap berjalan secara bersamaan di berbagai sektor. Ia mencontohkan sektor pertanian. Sebelum program MBG berjalan, persoalan ketersediaan pupuk juga telah menjadi perhatian.
Hal serupa, kata dia, juga terjadi pada pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi.Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pertanian tersebut meskipun program MBG membutuhkan anggaran yang besar.
“Sudah ada anggaran yang dipakai untuk MBG, kemudian pupuk dicukupi, harganya didiskon. Dulu tidak ada MBG, banyak jaringan irigasi yang rusak. Sekarang ada MBG, tetap ada revitalisasi irigasi,” kata Sudaryono.
Ia juga menyoroti perbaikan infrastruktur pendidikan. Sudaryono menegaskan kerusakan sekolah yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh adanya program MBG.
Menurutnya, sekolah yang rusak telah menjadi persoalan yang ada sejak sebelum program MBG dilaksanakan dan kini pemerintah secara bertahap melakukan perbaikan.
“Yang sekolah rusak itu dulu ke mana? Dulu tidak ada MBG, mestinya sekolah sudah bagus semua. Kan tidak. Sekarang ada MBG, sekolahnya juga diperbaiki pemerintah,” ujarnya.
Ia menyebut pemerintah menargetkan perbaikan sekolah dilakukan secara bertahap dalam jumlah besar. Selain perbaikan sarana pendidikan, pemerintah juga tetap memberikan perhatian terhadap kesejahteraan guru, termasuk peningkatan pendapatan guru honorer.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG berjalan bersamaan dengan program pemerintah lainnya.
Ia mengajak masyarakat untuk melihat kebijakan pemerintah secara utuh dan tidak menyimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk MBG otomatis mengorbankan sektor lain.
“MBG memang mengambil dana yang tidak kecil. Rencana tahun ini sekitar Rp268 triliun. Tetapi, yang lain-lain juga dikerjakan,” kata Sudaryono.
