ASPEK.ID, JAKARTA – PT PLN dan PT SMI di bawah Kemenkeu bekerjasama mengembangkan proyek energi baru terbarukan (EBT) sebagai energi nasional dengan platform SDGs Indonesia One.
Perubahan iklim masih menjadi fokus prioritas pemerintah di tengah prioritas penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah terus melanjutkan komitmen dengan menyusun kebijakan dan instrumen untuk menangani masalah perubahan iklim.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Acara “PLN Go Green and Sustainable” Senin (02/11). Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim dengan menyiapkan potensi energi baru terbarukan (EBT) sebagai energi nasional.
“Tantangan besar bagi Indonesia untuk bisa mewujudkan 23% bauran EBT dalam energi nasional. Namun, Indonesia tidak kekurangan potensi, dari 4.442 gigawatt potensi EBT baru digunakan 10,4 gigawatt atau 2,4%,” ungkapnya.
Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah menyediakan berbagai perangkat kebijakan untuk mendukung PT PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) untuk dapat meningkatkan EBT.
“Kami memberikan insentif berupa fasilitas perpajakan tax allowance dan tax holiday, insentif biaya pelabuhan, pembebasan pajak bumi dan bangunan. Pada transfer dana ke daerah, kami juga memberikan Dana Alokasi Khusus yang dirancang untuk mendorong Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur EBT terutama pembangkit listrik tenaga surya, biogas dan panas bumi,” jelas Menkeu.
Selain itu, tambahnya, pemerintah juga memberikan suntikan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT PLN.
Menkeu meminta PT PLN untuk berkomitmen menggunakan tambahan modal tersebut didedikasikan untuk perluasan dan pengembangan EBT sehingga uang yang dikeluarkan pemerintah menjadi strategis untuk masa depan.
