Realisasi serapan APBD sejumlah daerah masih minim menjelang akhir tahun ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan daerah-daerah yang dana APBD-nya masih mengendap hingga akhir November, di antaranya adalah Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sumatra Utara, Bangka Belitung, Jambi, Papua Barat, dan Papua.
Realisasi serapan APBD terendah dicatatkan oleh Sulawesi Tengah dengan realisasi baru mencapai 44 persen, diikuti Kalimantan Timur 49 persen, Papua Barat 53 persen, Bangka Belitung 54 persen, Jambi 60 persen, dan Papua 64 persen.
“Tolong sebarkan saja sehingga rakyatnya tahu kinerja kepala daerahnya seperti itu. Nanti 2024, mau pilih kepala daerah seperti itu, yang tak mampu mengelola anggaran keuangan daerahnya? Itu akibatnya masyarakat jadi korban karena uangnya tidak beredar,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (30/11/2022).
Tito menuturkan, dengan sisa waktu kurang lebih 30 hari lagi, daerah-daerah tersebut akan sulit untuk merealisasikan serapan APBD di atas 70 persen. Dia mengaku heran dengan realisasi serapan yang rendah. Pasalnya, daerah seperti Sulawesi Tengah telah mencatatkan pendapat sebesar 81 persen dari target, tetapi secara serapan belanja masih sangat rendah.
“Mungkin di bank, saya tidak mengerti mau diapakan, ini tolonglah kepada kepala daerah,” ungkapnya.
Tito meminta kepada kepala daerah untuk bisa menggenjot serapan belanja pada sisa periode tahun ini. Kementerian Dalam Negeri akan memberikan sanksi kepada daerah dengan serapan belanja paling rendah dan memberikan penghargaan kepada daerah yang mencatatkan realisasi tertinggi.
“Paling tidak saya akan berikan sanksi teguran tertulis,” tegasnya.
Tito mengungkap daerah-daerah dengan realisasi serapan belanja yang baik hingga akhir November 2022. Jawa Barat menjadi daerah dengan serapan belanja tertinggi. Disusul oleh Lampung, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Aceh, dan Bengkulu.
“Daerah-daerah yang tinggi akan kita berikan penghargaan. Apapun bentuknya, baik pendapatannya maupun belanjanya,” ungkapnya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar pemerintah daerah (pemda) tidak menahan belanjanya agar tetap menciptakan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Jokowi secara tegas meminta agar pemerintah segera merealisasikan APBD yang telah ditransferkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun ini. Pasalnya, realisasi serapan APBD pada akhir tahun ini tercatat jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Dia mengungkapkan bahwa, pada tahun lalu jumlah kas APBD yang tersimpan berada pada kisaran Rp220 triliun. Namun, pada akhir tahun ini jumlahnya masih sekitar Rp278 triliun.
“Ini saya ingatkan kita ini mencari uang dari luar agar masuk terjadi perputaran uang, tetapi uang kita sendiri yang ditansfer menteri keuangan ke daerah-daerah justru tidak dipakai,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Investasi Nasional 2022, Rabu (30/11/2022).
