ASPEK.ID, JAKARTA – Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK Djustini Septiana menyatakan OJK akan tegas meningkatkan nilai denda bagi pelaku pasar modal yang masih malas menyampaikan laporan dan pengumuman.
Kebijakan itu diatur dalam pembaruan POJK sebagai pengganti PP 45/1995.
“Ada penyesuaian nilai denda untuk keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman kepada masyarakat,” kata Djustini dalam webinar di Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Djustini menjelaskan setiap pihak yang terlambat menyampaikan laporan atau pengumuman setelah melewati batas waktu dalam peraturan tersebut akan dianggap tidak menyampaikan laporan ataupengumuman.
“Denda kami naikkan dari aturan lama karena mengikuti perkembangan zaman,” katanya.
Rincian denda yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut; untuk pihak SRO dari sebelumnya Rp500 ribu per hari jadi Rp1 juta per hari. Kemudian untuk emiten dari Rp1 juta per hari, jadi Rp2 juta per hari.
Lalu emiten kecil hingga menengah jadi Rp1 juta per hari, perusahaan publik jadi Rp500 ribu per hari, untuk profesi penunjang PM Rp100 ribu per hari, dan maksimal Rp100 juta. Berikutnya untuk PI, BAE, PE, WPE, lembaga penunjang PM dll dendanya sebesar Rp200 ribu per hari.
Denda lebih besar lagi akan menanti bila laporan dan pengumuman tidak diserahkan sama sekali. Denda untuk emiten dan SRO Rp1 miliar untuk laporan tahunan dan tengah tahunan, lalu denda Rp250 juta untuk laporan triwulanan, bulanan, harian, dan insidentil.
Bagi Emiten skala kecil hingga menengah dendanya Rp100 juta untuk laporan tahunan dan tengah tahunan, dan Rp25 juta buat laporan triwulanan, bulanan, harian, dan insidentil.
