ASPEK.ID, JAKARTA -Pemerintah merekomendasikan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) 11 perusahaan ferkait Karthula. Keputusan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman pada Senin (9/11/ 2026) di Jakarta. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan ada 11 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang direkomendasikan untuk dicabut hak atas tanahnya oleh KPRS Krim.
Nusron menyebutkan perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di tiga provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Berikut 11 perusahaan yang disebut Nusron berdasarkan inisial dan lokasi usahanya:
1. PT NMIB – Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
2. PT RKA – Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
3. PT SKM – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
4. PT SAE – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
5. PT BSLT – Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
6. PT BOS – Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
7. PT AER – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
8. PT GMS – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
9. PT STP – Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
10. PT ANI – Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
11. PT API – Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Rekomendasi pencabutan HGU ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengawasan pemanfaatan lahan dan kepatuhan pemegang hak atas tanah.
