Presiden Jokowi menyampaikan bahwa semangat transformasi yang dilakukan di tubuh Mahkamah Agung (MA) selaras dengan semangat transformasi Indonesia yang tengah dilakukan pemerintah.
Peran MA sebagai pengawal pengadilan pun sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutan pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, Selasa (22/02/2022), secara daring dari Istana Negara, Jakarta.
“Pemerintah butuh dukungan dari Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan tinggi, pengadilan negeri di seluruh tanah air Indonesia. Peran Mahkamah Agung sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia dengan menghasilkan landmark decision yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha dan investor, yang melindungi aset-aset negara dan aset-aset publik lainnya, serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang mencederai rasa keadilan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden menilai bahwa model-model alternatif penyelesaian perkara perlu diterapkan untuk mengurangi beban pengadilan.
Misalnya, dengan mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata, mengedepankan restorative justice untuk perkara pidana serta proses dialog yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait secara profesional, transparan, dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud.
“Kami berharap Mahkamah Agung terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi, antara lain melalui percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana, mendorong konsistensi putusan, serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden pun mengungkapkan sejumlah transformasi penting yang tengah dikawal pemerintah, yaitu meningkatkan pemerataan agar pembangunan lebih Indonesia-sentris, memperluas hilirisasi agar nilai tambah sumber daya alam Indonesia lebih banyak dinikmati oleh rakyat, serta mendukung UMKM naik kelas melalui digitalisasi.
Pemerintah juga berupaya untuk memperkuat ekonomi hijau yang lebih menyehatkan dan menyejahterakan rakyat, mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan, serta memperkuat ekonomi biru agar kekayaan maritim bisa lestari dan menyejahterakan rakyat.
“Transformasi juga kita lakukan di bidang hukum melalui reformasi struktural, deregulasi, dan debirokratisasi dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha, menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa, serta memberantas tindak pidana korupsi,” imbuhnya.
Menutup sambutannya, Kepala Negara kembali menekankan pentingnya dukungan seluruh komponen bangsa dalam mempercepat tranformasi menuju Indonesia maju.
“Semua agenda transformasi tersebut tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah, oleh eksekutif saja. Pemerintah butuh dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa, pemerintah butuh dukungan penuh dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi di Istana Negara antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasia Yasonna Laoly.
