ASPEK.ID, JAKARTA – Mulai Senin (9/8/2021 ) pukul 00.01 WIB operasional Wilayah Kerja (WK) Rokan beralih dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Chevron Pacific Indonesia (CPI), kepada KKKS Pertamina Hulu Rokan (PHR).
Seremoni Alih Kelola WK Rokan pada Minggu (8/8/2021) malam diselenggarakan secara hybrid di Pekanbaru dan Jakarta.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawat mengatakan Pertamina melalui PHR juga telah membentuk Tim Transisi yang bertugas memastikan kelancaran operasi, terutama di aspek subsurface, operasi produksi, project and facility engineering, operasi K3LL, hingga ke aspek sumber daya manusia, finansial , komersial, asset supply chain management, serta IT.
“Hal yang tidak kalah penting dalam proses alih kelola ini, kami mengingatkan kembali mengenai high risk pengelolaan usaha migas, tidak hanya proses kehandalan tapi aspek HSSE tetap menjadi perhatian kami semua,” jelasnya.
Nicke berpesan kepada seluruh manajemen dan pekerja PHR agar terus fokus menjalankan amanah dari pemerintah untuk memberikan yang terbaik melalui pengelolaan Blok Rokan agar dapat mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia.
“Pertamina juga memiliki amanah lainnya, yaitu mendukung program pemerintah mencapai produksi minyak mentah 1 juta barrel oil per day [BOPD] dan 12 miliar standard cubic feet per day [BSCFD] pada 2030. Oleh karenanya, selain kerja keras serta komitmen Pertamina, tentu juga diharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dan daerah,” ungkapnya.
Sampai akhir 2021, PHR merencanakan pengeboran 161 sumur baru, termasuk sisa sumur dari komitmen operator sebelumnya. Untuk 2022, PHR merencanakan pengeboran kurang lebih sebanyak 500 sumur baru.
Pengalihan hak ini dihandiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir; Pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI, Gubernur Riau Syamsuar beserta jajarannya; Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto; Direktur Utama CPI Albert Simandjuntak, dan Direktur Utama PHR Jaffe Suardin Arizona.
