ASPEK.ID, JAKARTA – Olimpiade Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapat perhatian dan meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun lalu.
Olimpiade APBN 2020 diikuti sekitar 3.324 tim di dari seluruh propinsi di Indonesia yang dibagi menjadi 4 region dan bahkan diikuti pula tim sekolah Indonesia di luar negeri, 4 tim dari Jeddah, 1 dari Madinah dan 1 dari Mekkah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada acara Bincang Santai Wakil Menteri Keuangan dengan peserta Olimpiade APBN 2020 dengan tema “Antara Aku, Kamu, Kita dan APBN” dalam rangkaian kegiatan Olimpiade APBN 2020 Kementerian Keuangan secara video conference pada Sabtu (29/8) lalu.
“Periode ini pasti nanti ditulis dalam sejarah yang akan dibaca oleh generasi mendatang tentang pandemi Covid-19 ini dan apa yang kita lakukan, pasti akan dibicarakan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan itu menjadi sesuatu yang sangat penting,” ungkapnya.
Wamenkeu meminta peserta yang mengikuti Olimpiade untuk menggunakan kesempatan ini untuk memikirkan apa yang harusnya dilakukan di masa seperti saat ini karena apa yang dipikirkan sekarang bisa menjadi masukan saat ini dan idealnya mewarnai pemikiran-pemikiran ke depan.
“Pada suatu hari nanti, Anda yang akan memegang keputusan-keputusan yang harus dilakukan di Republik ini. Anggarannya seperti apa, pajaknya harusnya seperti apa, belanja yang betul itu harusnya bagaimana, kemudian uang yang harusnya kita transfer ke Pemerintah Daerah itu harusnya berapa banyak terus kemudian kebijakan kita mengenai utang ke depan harusnya seperti apa,” paparnya.
Ditambahkan, momen ini juga dapat menjadi kesempatan bagi peserta untuk ikut mewarnai perumusan kebijakan dan sebagai alat untuk berpikir kritis, alat untuk menyampaikan pendapat dan alat untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik.
Sebab apa yang peserta sampaikan pada perlombaan nantinya, akan direspon oleh juri, panitia dan pasti bisa sampai kepada pengambil kebijakan Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan maupun kepada para Eselon 1.
