ASPEK.ID – Presiden Madagaskar, Michael Randrianirina, kembali membuat langkah yang menuai kontroversi. Ia mewajibkan seluruh calon menteri dalam kabinet barunya untuk menjalani tes detektor kebohongan atau poligraf sebagai bagian dari seleksi integritas.
Kebijakan ini muncul setelah Randrianirina membubarkan kabinet sebelumnya tanpa penjelasan rinci pada awal Maret. Langkah tersebut disebut sebagai upaya membersihkan pemerintahan dari figur-figur yang diduga terlibat praktik korupsi.
“Kami telah memutuskan untuk menggunakan poligraf. Dengan poligraf inilah pemeriksaan integritas latar belakang akan dilakukan,” tegas Randrianirina kepada media local, dikutip Selasa (24/3).
Ia menegaskan, metode ini dianggap sebagai cara paling efektif untuk menyaring calon pembantu pemerintah yang dinilai benar-benar memiliki komitmen terhadap perubahan.
“Kami akan tahu siapa yang korup dan siapa yang bisa membantu kami, siapa yang akan mengkhianati perjuangan kaum muda,” ujarnya.
Randrianirina naik ke tampuk kekuasaan melalui kudeta militer pada Oktober tahun lalu, setelah gelombang protes besar yang dipimpin kelompok muda bertajuk Gen Z Madagascar. Aksi tersebut dipicu krisis layanan dasar seperti listrik dan air, lalu berkembang menjadi tuntutan reformasi total sistem politik.
Namun, harapan publik—khususnya generasi muda—sempat meredup. Sejumlah penunjukan pejabat awal dinilai masih berasal dari lingkaran elite lama yang dianggap sarat kepentingan.
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sedikitnya 22 orang tewas pada fase awal gelombang demonstrasi tersebut.
Peralihan kekuasaan terjadi cepat. Pada 11 Oktober, unit elite militer Capsat yang dipimpin Randrianirina menyatakan dukungan kepada demonstran. Sehari kemudian, Presiden saat itu, Andry Rajoelina, dilaporkan meninggalkan negara.
Randrianirina kemudian dilantik sebagai presiden sementara dengan janji menggelar pemilu pada akhir 2027.
Dalam langkah terbarunya, ia menunjuk Kepala Lembaga Antikorupsi, Mamitiana Rajaonarison, sebagai perdana menteri. Keduanya akan memimpin proses seleksi menteri, termasuk hanya mewawancarai kandidat yang lolos tes poligraf.
“Kami tidak mencari seseorang yang 100% bersih, tetapi di atas 60%. Dengan begitu, Madagaskar akhirnya akan bisa berkembang,” kata Randrianirina.
Meski diklaim sebagai terobosan, penggunaan poligraf justru memicu kritik dari kalangan aktivis, termasuk kelompok Gen Z yang sebelumnya menjadi basis dukungan utama.
“Itu bahkan tidak terbukti secara ilmiah bisa bekerja. Bagi saya ini hanya lelucon dan memalukan,” ungkap salah satu pengelola akun media sosial Gen Z Madagascar.
Kendati demikian, sebagian aktivis masih melihat adanya perbaikan dibanding pemerintahan sebelumnya.
“Kami setuju bahwa menteri-menteri sebelumnya tidak baik. Kami masih memiliki harapan untuk menteri-menteri baru, tetapi secara umum saya pikir rezim ini sudah lebih baik daripada rezim Andry Rajoelina,” tambahnya.
Madagaskar hingga kini masih menghadapi persoalan struktural serius. Data Bank Dunia menunjukkan PDB per kapita negara tersebut hanya sekitar US$ 545 pada 2024, menjadikannya salah satu negara termiskin di dunia.
Ironisnya, negara kepulauan ini kaya sumber daya alam seperti vanila dan batu permata. Namun, eksploitasi oleh elite politik dan pengusaha korup disebut menjadi faktor utama ketimpangan.
Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025 yang dirilis Transparency International, Madagaskar berada di peringkat 148 dari 180 negara—cerminan rendahnya kepercayaan terhadap integritas institusi publik. []
