ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons meningkatnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz — jalur vital distribusi energi dunia.
Sebagai salah satu choke point perdagangan minyak global, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati perairan tersebut. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan dan harga energi internasional, termasuk bagi Indonesia yang sebagian kebutuhan minyaknya masih bergantung pada impor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui potensi gangguan pasokan tersebut. Terlebih, sekitar 20 persen kebutuhan minyak Indonesia saat ini terikat kontrak dengan Arab Saudi.
“Diperkirakan pasokan akan terganggu dan harga WTI (West Texas Intermediate) per hari ini sudah US$73 dolar namun APBN kita di US$70 dolar jadi relatif masih terkendali,” ucap Airlangga, Senin (2/3).
Meski harga minyak dunia mulai merangkak naik, pemerintah menilai tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dalam batas aman.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) mempercepat implementasi skema Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat.
Airlangga menyebut telah ditandatangani nota kesepahaman antara Pertamina dan sejumlah perusahaan migas asal AS seperti Chevron dan ExxonMobil.
“Jadi mungkin ini secara timely ini perlu dipercepat,” tutur Airlangga.
Langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari kawasan Timur Tengah sekaligus menjaga kesinambungan suplai energi nasional di tengah volatilitas global.
Di tengah tekanan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih solid.
Airlangga memaparkan, konsumsi domestik masih berkontribusi sebesar 54 persen terhadap perekonomian nasional. Rasio utang pemerintah berada di bawah 30 persen, cadangan devisa mencapai US$154,6 miliar, serta rasio perdagangan luar negeri sebesar 42 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah juga mengandalkan mekanisme natural hedging dari sektor komoditas. Nilai ekspor komoditas utama seperti batu bara, nikel, aluminium, dan tembaga mencapai US$47,45 miliar, sementara impor tercatat sebesar US$28,5 miliar.
“Kemudian kita melihat national hedging antara kenaikan harga ini kombinasi ekspor dari komoditas utama, batu bara, nikel, aluminium dan tebaga ini sebesar US$47,45 miliar dan importnya sebesar US$28,5 miliar. Jadi ini 11,79%,” imbuh Airlangga.
Dari sisi pertumbuhan, pemerintah optimistis momentum ekonomi tetap terjaga. Pada kuartal IV-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,39 persen, yang disebut sebagai salah satu yang tertinggi di antara negara G20.
“Dan pertumbuhan di kuartal pertama tahun ini diharapkan juga bisa lebih tinggi dari kuartal keempat yang lalu karena berbagai program baik dari stimulus pemerintah, kemudian juga berbagai program lain yang diharapkan bisa mendorong makro ekonomi terutama dari segi konsumsi dan kedua juga dari segi belanja pemerintah juga akan terus didorong,” tukas Airlangga.
Pemerintah berharap kombinasi stimulus fiskal, penguatan konsumsi domestik, serta diversifikasi pasokan energi mampu menjaga stabilitas makro di tengah dinamika geopolitik global yang semakin tidak pasti. []
