ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kapolri agar penegakan hukum (punishment) kasus kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan dengan tegas, baik itu administratif, perdata, maupun pidana dengan, siapapun pemiliknya.
“Saya kira tahun-tahun kemarin sudah banyak yang terkena urusan penegakan hukum ini, sehingga kita harapkan ini membuat efek jera bagi pembakar hutan, baik itu perusahaan maupun perorangan,” ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/2).
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa perubahan iklim dan panasnya sekarang ini semua merasakan sehingga jangan sampai terjadi kebakaran dan membesar pada saat cuaca sangat panas dan sulit dikendalikan.
”Dan seperti yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa kita perlu mencari sebuah solusi yang permanen dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan ini. Kita telah membentuk yang namanya Badan Restorasi Gambut (BRG). Saya ingatkan kepada Kepala BRG agar pembasahan itu terus dijaga,” sambungnya.
Kanal-kanal, menurut Jokowi harus dijaga betul agar basah terus, terutama di daerah-daerah gambut yang mengalami penurunan muka air secara drastis di musim-musim kemarau, pembasahan masif.
”Ini memang yang paling kita takutkan memang di gambut, karena betul-betul di situ adalah tingkatnya paling sulit untuk dipadamkan. Sekat kanal, timbun kanal, embung, sumur bor, terus saya selalu mendapatkan laporan sudah berapa banyak yang kita kerjakan mengenai ini. Saya ikuti terus ini,” tambahnya.
Mengenai penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, Presiden mengingatkan untuk hati-hati karena yang namanya kubah gambut harus terus dilanjutkan secara konsisten dan diminta kalau itu di dalam area konsesi sudah harus dijaga.
”Karena kalau tidak, yang namanya tempatnya air kemudian diganti dengan tanaman industri, ini berbahaya. Kemudian juga carikan solusi yang lebih permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi,” jelasnya.
Dari laporan yang diterima, menurut Jokowi, 99 persen kebakaran hutan dan lahan itu terjadi karena ulah manusia yang disengaja untuk motif ekonomi, dan seluruh luas yang terbakar itu hampir 80 persen langsung masuk ke kebun.
”Karena memang pembersihan lahan (land clearing) yang paling murah itu memang lewat pembakaran. Sehingga mulai harus kita kata ulang kembali,” katanya.
Di akhir pengarahan, Presiden minta frekuensi patroli lapangan (ground checking) terutama di wilayah-wilayah yang rawan kebakaran, mulai diperintahkan kepada aparat di bawah sehingga penguasaan lapangannya betul-betul bisa dikuasai.
”Baik pemerintah daerah, baik aparat teritorial, seperti Babinsa dan Babinkamtibmas itu betul-betul dikerahkan dan melibatkan partisipasi masyarakat yang partisipatif. Sehingga kita harapkan kondisi harian di lapangan itu selalu terpantau. Ini bedanya dengan negara lain di situ,” ujarnya.
