ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp12,83 triliun untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I-2026. Kebijakan ini difokuskan pada dua sektor utama, yakni penguatan daya beli masyarakat melalui bantuan sosial serta peningkatan mobilitas lewat insentif transportasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pola stimulus pada awal tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Kuartal I-2025, tekanan deflasi dipengaruhi oleh kebijakan diskon tarif listrik. Namun, skema tersebut tidak kembali diterapkan pada 2026.
Sebagai gantinya, pemerintah mengalihkan stimulus ke sektor transportasi guna mendorong pergerakan masyarakat dan konsumsi domestik. Salah satu instrumen utama adalah diskon tiket penerbangan domestik kelas ekonomi melalui skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah.
Selain itu, Angkasa Pura memberikan potongan tarif jasa bandara (airport tax) hingga 50 persen, serta penyesuaian harga avtur untuk menekan biaya operasional maskapai.
“Yang lain itu adalah kita berikan diskon penerbangan itu sampai sekitar 16 persen. Antara lain PPN ditanggung pemerintah, PPN untuk tiket, tapi hanya kelas ekonomi dan hanya domestik, penerbangan domestik. Kemudian Angkasa Pura, Airport tax nya akan kasih diskon 50 persen,” ujar Airlangga kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Summit 2026, Selasa (3/2).
Tak hanya transportasi udara, pemerintah juga menyiapkan diskon sekitar 30 persen untuk angkutan laut dan kereta api, serta potongan tarif jalan tol hingga 20 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas perjalanan masyarakat selama periode awal tahun.
Di sisi ketenagakerjaan, pemerintah tengah mematangkan regulasi work from anywhere (WFA) yang melibatkan Kementerian PANRB dan Kementerian Ketenagakerjaan, sebagai bagian dari penyesuaian pola kerja dan mobilitas tenaga kerja.
Informasi terkait jadwal dan mekanisme pemberian diskon akan diumumkan melalui kanal resmi masing-masing operator transportasi, termasuk platform pemesanan daring. Dari sisi fiskal, kebutuhan anggaran untuk program diskon transportasi ini diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar.
Sementara itu, porsi terbesar stimulus dialokasikan untuk bantuan sosial pangan. Pemerintah akan menyalurkan beras 10 kilogram per bulan selama dua bulan, serta mendistribusikan Minyakita dalam periode yang sama. Total anggaran bansos tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp12 triliun.
Melalui kombinasi kebijakan konsumsi dan mobilitas ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan pada awal 2026 di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. []
