ASPEK.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha Budiarto menyatakan mayoritas masyarakat mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG), meski persoalan tata kelola dan keamanan pangan menjadi perhatian publik. Temuan Survei Adidaya Institute menunjukkan 61,6 persen responden meminta MBG tetap dilanjutkan.
Survei yang dilakukan secara tatap muka pada 15–21 September 2026 tersebut melibatkan 1.240 responden di 38 provinsi. Survei memiliki margin of error sebesar 2,78 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Rahman Toha Budiarto mengatakan tingkat pengenalan masyarakat terhadap MBG tergolong tinggi, yakni mencapai 93,4 persen. Selain itu, 66,5 persen responden menilai MBG telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dukungan publik terhadap MBG terbukti sangat kuat. Sekitar enam dari 10 warga ingin program MBG dilanjutkan dan dua dari tiga warga merasa program ini bermanfaat,” kata Rahman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Dari survei tersebut, sebanyak 69,9 persen responden menyatakan setuju terhadap MBG. Sebanyak 58,2 persen menilai program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Adapun 63 persen responden mengakui adanya dampak langsung MBG terhadap keluarga. Sementara 63,4 persen meyakini program tersebut memberikan dampak terhadap perbaikan gizi.
“Itu artinya sebagian besar masyarakat menilai program MBG sesuai dengan kebutuhan publik dan berdampak baik pada kesehatan serta peningkatan gizi,” ujar Rahman.
Survei mencatat 73,8 persen peserta didik disebut telah menerima MBG. Sementara penerima dari kelompok balita tercatat 33,4 persen dan ibu hamil sebesar 25,5 persen.
Dari sisi menu, sebanyak 54,6 persen responden menilai makanan yang diberikan melalui MBG lebih bergizi dibandingkan makanan di rumah. Responden juga menilai menu MBG lebih bervariasi dan berkualitas.
Di tengah tingginya dukungan terhadap keberlanjutan MBG, persoalan tata kelola dan keamanan pangan masih menjadi pekerjaan rumah. Sebanyak 33,9 persen responden menyebut tata kelola sebagai persoalan utama, disusul korupsi 25,7 persen dan anggaran 15,1 persen.
