ASPEK.ID, JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan, Bulog akan memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola dan mengendalikan sembilan bahan pokok (sembako) apabila resmi bertransformasi menjadi badan otonom. Perubahan status ini diyakini akan memperkuat stabilisasi pasokan, keterjangkauan harga, dan ketahanan pangan nasional.
Menurut Rizal, peran Bulog ke depan tidak lagi terbatas pada beras dan jagung. Lembaga logistik negara tersebut disiapkan untuk menangani berbagai komoditas pangan strategis lainnya, mulai dari minyak goreng, gula, telur, susu, hingga kedelai.
“Jadi, Bulog ke depan bisa mengelola dan mengendalikan sembilan bahan pokok. Bukan hanya beras dan jagung, tetapi nanti ada minyak, gula, telur, sampai dengan susu, bahkan kedelai dan lain sebagainya,” kata Rizal, Minggu (8/2).
Saat ini, Bulog masih menjalankan fungsi utamanya sebagai pengelola beras dan jagung, sejalan dengan mandat sebagai BUMN logistik yang bertugas menjaga ketersediaan pangan nasional.
“Jadi, Bulog adalah lembaga ataupun BUMN yang dimiliki oleh negara yang bertugas untuk bertanggung jawab ketersediaan logistik. Yang mana untuk sementara saat ini kita fokus di beras dan jagung,” ujarnya dikutip dari Antara.
Rizal menjelaskan, rencana perluasan mandat Bulog tersebut tengah dibahas bersama pemerintah dan Komisi IV DPR RI. Komisi tersebut mendorong penguatan Bulog agar mampu berperan lebih besar dalam sistem logistik pangan nasional.
Ia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto menginginkan Bulog kembali menjadi institusi strategis seperti pada masa lalu, khususnya pada era kepemimpinan Bustanil Arifin, ketika Bulog berperan dominan dalam pengelolaan berbagai komoditas pangan.
“Bapak Presiden Republik Indonesia berharap Bulog ke depan menjadi lebih besar. Diharapkannya seperti dahulu, zamannya Pak Bustanil Arifin (mantan kepala Bulog pada era Orde Baru, dari tahun 1973 hingga 1993),” beber Rizal.
Saat ini, proses transformasi Bulog menjadi badan otonom masih dalam tahap pembahasan di Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan.
“Saat ini sedang digodok oleh ibu (Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto). Mudah-mudahan di tahun 2026 ini bisa terwujud,” kata Rizal.
Transformasi Perum Bulog menjadi badan otonom pertama kali diumumkan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan perubahan tersebut, Bulog tidak lagi berorientasi pada perhitungan untung dan rugi layaknya korporasi, melainkan difokuskan sebagai lembaga non-komersial.
Bulog diharapkan kembali berfungsi sebagai penyangga pasokan dan pengendali harga pangan nasional guna mendukung target swasembada pangan yang ditetapkan pemerintah pada 2027. []
