ASPEK.ID, JAKARTA – Berdasarkan statistik utang Luar Negeri Bank Indonesia (BI), pinjaman asing BUMN per Januari 2021 mencapai USD57,47 miliar atau setara Rp809 triliun (kurs Rp14.400 per dolar AS).
Nilai itu setara dengan 28% dari total ULN swasta. Sedangkan menurut catatan Kementerian BUMN, total utang perusahaan negara hingga kuartal ketiga 2020 mencapai 1.682 triliun, naik Rp289 triliun dibandingkan posisi akhir 2019.
“Tingginya utang BUMN karena dampak penugasan pemerintah untuk pembangunan dan pengembangan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) ,” kata pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, Selasa (8/6/2021).
Toto meyakini, struktur utang perusahaan pelat merah akan berkurang melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau sovereign Wealth Fund (SWF). Artinya, perseroan akan memanfaatkan lebih banyak pendanaan yang bersifat ekuitas melalui pendanaan LPI.
“Investasi lewat LPI itu maksudnya mereka (investor) akan beli proyek investasi yang sudah jadi, misal beberapa ruas tol yang sudah diselesaikan BUMN Karya. Atau LPI bisa juga melakukan penyertaan ekuitas bagi beberapa proyek yang akan dibangun. Dengan cara ini, struktur hutang BUMN bisa dikurangi dalam pembiayaan proyek,” kata Toto.
Instrumen utang memang menjadi andalan BUMN saat melaksanakan tugas pemegang saham. Misalnya, PT PLN (Persero) mencatatkan utang Rp 500 triliun. Toto menyebut, utang itu sebagian dialokasikan untuk program pembangkit listrik.
Di sektor konstruksi, utang PT Waskita Karya Tbk (WSKT), misalnya, per September 2020 yang harus dibayarkan sebesar Rp91,86 triliun. Utang itu terdiri dari utang jangka pendek Rp38,79 triliun dan jangka panjang Rp53,07 triliun.
Untuk transportasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. memiliki utang sebesar Rp15,5 triliun. Sepanjang 2020, perseroan mencatat utang yang beragam baik utang Rp1,5 triliun untuk modal kerja, obligasi senilai Rp4 triliun, hingga utang jangka panjang sebesar Rp10 triliun.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, mencatatkan utang Rp 70 triliun. Utang emiten yang menggunung ini menjadi salah satu sebab industri penerbangan negara menuju fase kebangkrutan.
“Utang PLN dan BUMN Karya menggunung karena sebagian dampak dari penugasan infrastruktur pemerintah. PLN melaksanakan pembangunan infrastruktur listrik 35.000 Watt, sementara BUMN Karya menjalankan pekerjaan pembangunan jalan tol, airport pelabuhan, dan lain-lain,” ungkap Toto.
Menurutnya, tugas semacam itu harusnya didukung oleh financing yang sebagian besarnya berasal dari APBN. Namun negara memiliki keterbatasan anggaran, maka BUMN pub mencari alternatif financing melalui instrumen utang.
“Ke depan perlu restrukturisasi BUMN terutama sisi financing, dimana, portofolio utang harus dikurangi. Caranya dengan memanfaatkan lebih banyak pendanaan yang bersifat ekuitas, misal melalui pendanaan via LPI,” pintanya.
