• Latest
  • Trending
Tahun 2025 Indonesia Kembali Dapat Kuota Haji 221 Ribu Jamaah

Wakil Ketua Komite Minta DPD Bentuk Pansus Haji

Fadli Zon Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Polisi Periksa Fadli Zon: HP Disadap Sejak 2021

Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan & Menyejukkan

Jenderal Suyudi Mutasi 6 Kapolda dan 6 Wakapolda

6 Jenderal Bintang Tiga di Bursa Kapolri

Lagi Kapolri Mutasi 464 Pati-Pamen, Ini Daftar Lengkap

Pertamina Group Buka Lowongan BPS 2021 Untuk Fresh Graduate

Pertamina Eco RunFest 2026 Raih Elite Label World Athletics

Holding BUMN Asuransi Dibentuk Bulan Ini

OJK: Perusahaan Asuransi Wajib Lakukan Stress Test

Gempa 5,9 M Hentak Bengkulu

Gempa Dangkal Hentak Padang Dini Hari

Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan & Menyejukkan

Kapolri Rotasi Pejabat Lemdiklat

OJK Minta Industri Jasa Keuangan Sesuaikan Operasional

OJK Beri Sanksi Rp 500 Juta ke Emiten Semen BUMN

Prabowo: Belajar dari Shenzhen dari Desa Nelayan Jadi Kota AI

Prabowo: Belajar dari Shenzhen dari Desa Nelayan Jadi Kota AI

6 Poin Kesepakatan Bisnis RI-Uni Eropa

6 Poin Kesepakatan Bisnis RI-Uni Eropa

Kejagung: Riza Chalid Akan Disidang In Absentia, Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Mati!

Kejagung: Riza Chalid Akan Disidang In Absentia, Pertimbangkan Tuntutan Hukuman Mati!

Gempa 5,9 M Hentak Bengkulu

Gempa M 7,2 Goncang Maluku Barat Daya

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Minggu, November 22, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

Wakil Ketua Komite Minta DPD Bentuk Pansus Haji

by REDAKSI
Agustus 14, 2024
in BERITA TERBARU, NEWS
Tahun 2025 Indonesia Kembali Dapat Kuota Haji 221 Ribu Jamaah

Jamaah haji Indonesia mabit di Muzdalifah | Foto: Kemenag

Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim meminta kepada Pimpinan DPD RI untuk segera membentuk Pansus Haji DPD RI karena adanya indikasi pelanggaran penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag).

“Kami ingin mengusulkan agar dibentuk pansus untuk mempelajari dan mencermati terkait pelanggaran yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama,” ucap Abdul Hakim dalam Sidang Paripurna Ke-13 DPD RI Masa Sidang V, Tahun Sidang 2023-2024, Rabu (14/8/2024) di Nusantara V, Kompleks Parlemen.

Usulan pembentukan pansus tersebut dilatarbelakangi oleh hasil pengawasan penyelenggaraan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh Komite III DPD RI. Abdul Hakim menjelaskan, di tahun 2024 Indonesia memperoleh kuota haji sebanyak 241 ribu, yang selanjutnya mendapatkan penambahan kuota sebanyak 20 ribu. Menurut UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Pasal 64, jumlah anggota jemaah haji khusus maksimal 8 persen dari total kuota haji per tahun, tetapi justru sebanyak 50% digunakan oleh Kemenag untuk Haji Khusus.

BacaJuga

Polisi Periksa Fadli Zon: HP Disadap Sejak 2021

Jenderal Suyudi Mutasi 6 Kapolda dan 6 Wakapolda

Lagi Kapolri Mutasi 464 Pati-Pamen, Ini Daftar Lengkap

Pertamina Eco RunFest 2026 Raih Elite Label World Athletics

OJK: Perusahaan Asuransi Wajib Lakukan Stress Test

Gempa Dangkal Hentak Padang Dini Hari

“Seyogyanya pemerintah secara konsisten memprioritaskan kuota haji tambahan untuk haji reguler yang mengalami antrian panjang mulai 16 sampai 38 tahun. Dengan demikian ada indikasi pelanggaran yang dilakukan Kementerian Agama dalam mengalokasikan kuota tambahan tersebut,” jelas Abdul Hakim.

Senada, Senator dari Sulawesi Utara Djafar Alkatiri juga mendukung usulan pembentukan pansus haji DPD RI. Menurutnya, adanya kuota tambahan haji seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi waktu tunggu antrian haji sampai puluhan tahun, di mana di Sulut, jumlah daftar tunggu mencapai 1,7 juta calon jemaah.

“Pansus pembentukan haji terasa betul bagi kuota haji yang sangat terbatas, dengan jumlah 1,7 juta di daftar tunggu saat ini. Kalau pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Agama, khususnya Menteri Agama mengambil keputusan yang menyalahgunakan kewenangan. Ini kaum muslim sangat merasa ternodai dan kecewa terhadap langkah Menag yang menyalahgunakan kuota 50 persen yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, saya sangat setuju terhadap pansus,” tegas Djafar yang juga merupakan Anggota Komite III DPD RI ini.

Selain pembentukan pansus haji, Senator asal Provinsi Lampung ini juga mendorong Pimpinan DPD RI untuk mengusulkan revisi atau perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasalnya, dalam Pasal 103 ayat 4 dalam PP tersebut mengatur pemberian alat kontrasepsi kepada siswa sekolah sebagai bagian dari upaya kesehatan reproduksi pada remaja usia sekolah. Keberadaan pasal tersebut pun dinilai memunculkan polemik di kalangan masyarakat, terutama orang tua dan pemuka agama.

“Kami usulkan pada forum terhormat, agar DPD RI mendesak pemerintah untuk merevisi PP No. 28 Tahun 2024, karena tidak sejalan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional, khususnya terkait tujuan pendidikan nasional yang berasaskan pada budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agarma,” tegasnya.

Abdul Hakim juga mendorong agar DPD RI membentuk pansus judi online untuk mendesak pemerintah agar memberantas judi online secara efektif. Keberadaan judi online terbukti telah memunculkan berbagai permasalahan di masyarakat, mulai di lingkup keluarga dan kriminalitas.

Komentar
Share20Tweet13SendShareShare4Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

Fadli Zon Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Polisi Periksa Fadli Zon: HP Disadap Sejak 2021

  ASPEK.ID, JAKARTA - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan HP nya disadap ilegal selama lima tahun terakhir. Pengakuan tersebut ia...

Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan & Menyejukkan

Jenderal Suyudi Mutasi 6 Kapolda dan 6 Wakapolda

  ASPEK.ID, JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengganti 6 Kapolda dan 6 Wakapolda di sejumlah daerah. Pergantian ini...

6 Jenderal Bintang Tiga di Bursa Kapolri

Lagi Kapolri Mutasi 464 Pati-Pamen, Ini Daftar Lengkap

  ASPEK.ID, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kembali melakukan mutasi dan rotasi jabatan terhadap 464 perwira tinggi...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In