ASPEK.ID, JAKARTA– Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menyajikan hasil survei kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming selama 2 tahun mendapat penilaian kritis dari kalangan pakar dan pembuat opini. Survei Trias Politika Strategis mencatat 66% responden menilai kinerja pemerintah kurang baik atau sangat kurang baik.
Hasil survei tersebut disampaikan dalam Diskusi dan Refleksi bertema Capaian dan Tantangan 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Agung mengatakan, penilaian kritis tersebut dipengaruhi berbagai persoalan internal dan eksternal, termasuk kondisi ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan asumsi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Ketidakpuasan dipicu oleh melesetnya sejumlah asumsi makroekonomi dari target APBN. Contohnya saja nilai tukar dolar Amerika Serikat yang dipatok Rp 17.600 dalam APBN, tetapi pada kenyataannya melonjak hingga menembus Rp 18.000 lebih,” katanya.
Menurut Agung, kesenjangan antara asumsi anggaran dan kondisi ekonomi aktual berdampak pada daya beli masyarakat serta ketersediaan lapangan kerja. Dalam survei tersebut, sektor lapangan kerja menjadi bidang yang paling banyak mendapat penilaian negatif.
Sebanyak 76% responden memberikan penilaian negatif terhadap sektor lapangan kerja. Sementara itu, sektor ekonomi dan daya beli mendapat penilaian buruk dari 73% responden.
Bidang hukum serta demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) juga mendapat sorotan, karena masing-masing sektor dinilai negatif oleh 62% responden. Kritik turut diarahkan pada tata kelola pemerintahan, Sebanyak 69% responden menilai keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik masih buruk.
Dari sisi realisasi janji politik, 44% responden menilai pelaksanaan program utama pemerintah masih sangat sedikit atau bahkan belum berjalan sama sekali. Program makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas yang turut mendapat perhatian.
Agung menilai pengawasan perlu diperkuat karena pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan teknis. Persoalan yang disoroti antara lain kasus keracunan makanan, salah kelola, serta kompetensi pengelola dapur penyedia makanan.
“Selain itu, korupsi masih menjadi akar masalah utama yang membayangi efektivitas berbagai program unggulan pemerintah,” ucap Agung.
Survei tersebut juga mencatat persepsi responden terhadap sejumlah isu politik. Sebanyak 58% responden menilai polemik keabsahan persyaratan pendidikan Gibran telah menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Selain itu, 56% responden mendorong agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dihapus sehingga menjadi 0%. Meski mencatat berbagai kritik, survei tersebut juga memetakan sejumlah masukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 3 tahun mendatang.
Sebanyak 29% responden menempatkan perbaikan komunikasi publik, penyerapan aspirasi masyarakat, dan penerapan kebijakan berbasis bukti sebagai prioritas utama. Selanjutnya, 24% responden menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan, hukum, dan demokrasi.
Sementara itu, 17% responden mendorong evaluasi program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, serta program prioritas pemerintah lainnya.
