ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah sebagai pembuat kebijakan selalu dihadapkan dengan situasi trade-off (pertukaran) terutama pada masa pandemi virus corona atau Covid-19.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa, setidaknya ada lima trade-off yang dihadapi dalam merumuskan kebijakan.
Trade-off yang pertama adalah keselamatan dan kesejahteraan. Dalam hal ini Wamenkeu memandang trade-off tersebut masih dapat berjalan bersama, yakni membuka kegiatan ekonomi disertai dengan protokol kesehatan. Trade-off yang kedua adalah kecepatan dengan akurasi.
“Ibu Bapak sekalian tahu persis, sekarang ada PKH, ada bansos, permasalahan yang kita hadapi itu adalah masalah daftar nama penerima. Kalau mau daftar penerimanya itu bagus dulu, maka kecepatannya akan lelet sekali, namun akurasinya tinggi,” kata Wamenkeu dalam Wabinar Nasional “Mencari Solusi Recovery Ekonomi Pasca Covid-19”, pada Rabu (8/7).
Menurut Wamenkeu, trade-off harus dicari keseimbangannya. Keseimbangan tersebut tidak hanya secara konseptual, tetapi juga dapat diterima secara hukum karena pada akhirnya proses audit dapat menjadi proses penegakan hukum.
“Saat ini teman-teman aparat penegak hukum itu kita libatkan di dalam perumusan kebijakan. Dari awal kita merumuskan kebijakan kita melibatkan Kejaksaan, KPK, BPKP, Kepolisian, bahkan sejak awal kami membuka diskusi ini dengan BPK,” ujarnya.
Trade-off selanjutnya adalah data proyeksi dan data historis. Wamenkeu menjelaskan bahwa akibat ketidakpastian tinggi, kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sektor Keuangan pada masa pandemi dibuat berdasarkan data proyeksi.
“Kita mengatakan dua bulan lagi bisa negatif perekonomian, tetapi kalau nanti perekonomiannya ternyata baik-baik aja, terus kemudian orang-orang merasa itu kebijakannya aja yang kebakaran jenggot padahal gak ada apa-apa. Itu bahaya sekali persepsi yang seperti itu,” paparnya.
Trade-off atau tantangan keempat yakni situasi dituntut memberi kepastian dengan situasi penuh ketidakpastian. Selanjutnya adalah trade-off masalah moral hazard dan free rider dengan siapa penanggung beban atau biayanya.
Wamenkeu mengatakan bahwa seharusnya yang dibantu adalah yang terdampak negatif Covid-19, namun selalu ada kemungkinan muncul free rider dan moral hazard.
“Saya mau ambil contoh jelasnya aja. Garuda itu harus ditolong atau enggak? Garuda itu terdampak Covid atau tidak? Situasinya menunjukkan sebelum Covid pun Garuda itu sudah bermasalah. Namun, ketika Covid datang Garuda benar-benar tidak bisa terbang kemudian cahsflownya negatif. Itu Covid atau bukan kalau seperti ini? Ini akan selalu menjadi perspektif yang diperdebatkan terus,” jelasnya.
