ASPEK.ID, PAPUA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan bahwa Papua dan Papua Barat bukan anak tiri, tetapi setara dan dipandang sama dengan sesama anak bangsa Indonesia.
Hal itu dibuktikan dengan banyaknya dana yang digelontorkan setiap tahunnya oleh pemerintah untuk membangun Papua dan Papua Barat.
“Kalau ada yang mengatakan Papua dan Papua Barat itu anak tiri Indonesia, itu salah besar,” kata Menko Polhukam Wiranto didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat mengunjungi Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis (22/8).
Menko Polhukam mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah 7 kali melakukan kunjungan kerja ke Papua dalam setahun. Tidak ada provinsi yang sesering itu dikunjungi oleh presiden.
“Tidak ada provinsi yang dikunjungi Presiden alam setahun 7 kali, tidak pernah ada. Artinya Papua dan Papua Barat equal, sama sebagai anak bangsa Indonesia. Saya yakin itu dan saya bisa buktikan itu,” tegas Wiranto.
Pemerintah pun, lanjut Wiranto, telah menggelontorkan dana Rp 100 triliun lebih untuk Papua dan Papua Barat. Selain itu, pemerintah juga telah membuktikan komitmennya menyamaratakan harga-harga kebutuhan pokok di Papua dengan wilayah lainnya.
“Dana pusat yang digelontorkan ke Papua lebih dari Rp 100 triliun. Bahkan kita masih ingat Presiden saat kunjungan minta jalan antarkota segera dibangun, juga minta harga-harga yang melambung tinggi di Papua harus sama dengan di Jawa dan itu terbukti dapat dilakukan,” ungkap Wiranto.
Bukan Mengawasi
Sebelumnya saat bertemu dengan para tokoh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh adat dan masyarakat di Manokwari, Papua Barat, pada hari yang sama, Menko Polhukam Wiranto menyampaikan, bahwa kunjungannya ke Papua Barat bukan untuk mengawasi atau memata-matai.
“Tujuan kami ke mari bukan untuk mengawasi, memata-matai, tapi untuk menyalami terutama setelah terjadi insiden yang menyesalkan,” ujar Wiranto.
Mengenai insiden yang terjadi di sejumlah asrama mahasiswa, khususnya di Surabaya dan Malang, yang menjadi pemicu aksi unjuk rasa berbuntut kericuhan di sejumlah daerah di Papua, Wiranto meyakini itu karena ulah oknum yang tidak bisa menahan diri.
“Kita yakin insiden itu bukan karena kita tidak menghormati saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat, atau kita ingin melecehkan seperti hoaks di medsos (media sosial) yang terjadi pelecehan bendera, penghinaan saudara-saudara di Papua dan Papua Barat disusul dengan aksi-aksi membakar. Itu semua bukan karena ada unsur-unsur yang disengaja, tapi karena adanya oknum-oknum yang tidak bisa menahan diri sehingga terjadi seperti itu,” kata Wiranto.
Menko Polhukam bercerita selama 3 tahun dirinya bersama Kapolri dan Panglima TNI selalu menghadapi orang-orang usil lewat medsos, karena setiap hari ada saja yang menghina atau mengejek. Namun, Presiden sudah mewanti-wanti agar sabar dan bangun rasa saling maaf memaafkan, karena itu merupakan modal dalam menghadapi hasutan, hinaan dan cercaan.
“Saya senang sekali dan berterima kasih bahwa kejadian itu berlangsung cepat dan muncul kesadaran bersama baik pemerintah daerah, masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, pimpinan-pimpinan pemuda, dan sebagainya, punya kesadaran bahwa tidak perlu dilanjutkan aksi-aksi yang justru merugikan kita, merugikan persatuan kita sebagai bangsa, merugikan persaudaraan kita sebagai bangsa, bahkan kerusakan-kerusakan itu sebenarnya sangat kita sesalkan,” ucap Wiranto.
Mantan Panglima ABRI itu menuturkan bahwa peristiwa ini merupakan satu pelajaran, walaupun sampai ada emosi tertentu karena ulah oknum, lebih baik diselesaikan dengan musyawarah mufakat, ada jalur-jalur komunikasi yang sudah tergelar dalam kehidupan dan sistem untuk tidak terpancing emosi dan melakukan hal negatif.
