ASPEK.ID, JAKARTA – Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan program kartu Prakerja dengan anggaran yang tadinya Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Kartu Prakerja akan di-lead oleh Kemenko Perekonomian dengan manajemen pelaksana atau Project Management Office (PMO).
Selain itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) untuk menangani para pekerja yang terkena PHK.
Direncanakan sebanyak 5,6 juta peserta untuk korban PHK dan sektor informal yang kesulitan tidak kerja karena COVID-19 yang akan dibantu oleh program kartu Prakerja.
Kemudian ada skema lainnya yang dilakukan oleh BPJS-Tenaga Kerja (BPJS-TK) yaitu sekitar 400.000 pekerja. Jadi, paling tidak pemerintah bisa mengcover sampai 6 juta pekerja di tahun 2020 ini.
“Paling tidak di tahun ini sekitar 400 ribu pekerja bila mengalami PHK maka mereka akan dibantu dengan skema yang tidak jauh beda dengan yang ada di kartu Prakerja. Jadi, kami menambahkan dengan sekarang dengan Prakerja 5,6 juta (penerima) dan kemudian ada skema lainnya yang dilakukan oleh BPJS-TK sekitar 400.000 pekerja. Jadi, paling tidak ini bisa sampai 6 juta pekerja yang bisa disupport di tahun 2020 ini untuk menangani dampak COVID-19. Jadi itu yang mungkin kami tambahkan dari skema kolaborasi antara pemerintah dengan BPJS-TK yang dilakukan saat ini,” papar Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Askolani dalam video conference, Rabu (8/4).
Mereka akan mendapatkan biaya pelatihan Rp1 juta untuk pelatihan online. Kemudian, sambil mereka melakukan pelatihan untuk menaikkan skilling dan reskillingnya mereka akan mendapatkan manfaat juga dalam bentuk insentif bantuan dana Rp600.000 per bulan untuk 4 bulan dan survei Rp50.000 untuk 3 kali survei.
Insentif dan survei akan diberikan setelah program berakhir. Survei dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas pelatihan. Penerima manfaat dari kartu Prakerja ditujukan untuk pencari kerja yaitu pekerja informal dan formal, pelaku usaha yang terdampak dari pada COVID-19 dengan minimal usianya 18 tahun.
Untuk mendapatkan kartu Prakerja, peserta diminta untuk menyampaikan data secara online yang sudah disiapkan oleh PMO. Setelah itu, data akan diverifikasi oleh PMO. Kemudian insentif akan dilaunching dan dilakukan oleh PMO.
Selain itu pekerja yang sudah ikut dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) yang terkena PHK juga akan dibantu oleh BPJS-TK.
Ia menambahkan, bantuan Prakerja ini merupakan bentuk bansos lainnya untuk meningkatkan dan menahan daya beli mereka untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
