ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa dalam rancangan RAPBN tahun 2021, Presiden meminta untuk memperlebar defisit dari 4,7% menjadi 5,2% terhadap PDB.
Hal ini dilakukan untuk tanggap menghadapi ketidakpastian ekonomi, membangun kembali ekonomi serta masyarakat akibat dampak Covid-19.
Dalam Keterangan Pers Rapat Terbatas: Rancangan Postur APBN 2021, Selasa (28/07) Sri Mulyani menjelaskan, desain tahun 2021 cenderung pada DPR menerima rancangan defisit awal 4,17% dari PDB.
Namun, DPR setuju defisit dinaikkan 4,7% dari PDB. Dalam sidang kabinet pagi ini, Presiden memperlebar defisit 5,2% dari PDB, lebih tinggi lagi.
“Untuk tahun depan, defisitnya akan ditingkatkan karena ketidakpastian dan ingin terus mendukung pemulihan ekonomi supaya tetap bisa berjalan, serta penanganan Covid tetap bisa dilakukan sehingga kita bisa betul-betul membangun kembali ekonomi dan masyarakat Indonesia dari dampak Covid yang luar biasa,” ungkapnya.
Ia mengatakan, pagu indikatif defisit diperlebar mengingat ketidakpastian tinggi mengenai kecepatan dan pengendalian, penanganan Covid seluruh dunia apakah terkendali, datar, menurun dan apakah vaksin sudah ditemukan.
Ini akan menentukan langkah dan pola pemulihan 2021. Kedua, defisit juga mempertimbangkan pemulihan ekonomi global (global economic recovery) yang sangat tidak pasti akibat Covid-19.
“Apakah cukup cepat karena asumsi tahun ini menurunnya sangat tajam. Pemulihan ekonomi dunia bisa strong rebound, bisa moderat,” jelasnya.
Ketiga, pelebaran defisit juga tergantung apakah pemulihan ekonomi Indonesia cepat, juga sangat tergantung pada penanganan Covid terutama semester 2 yaitu kuartal 3 dengan postive growth 0 hingga 0,4% dan kuartal 4 akselerasi ke 3%.
Kalau itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun bisa tetap di zona positif di 2020 ini.
Pelebaran defisit tersebut akan membuat pemerintah memiliki cadangan belanja sebesar Rp179 triliun yang akan diprioritaskan untuk tiga hal yaitu ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri dan untuk konektivitas teknologi digital atau Information and Communication Technology (ICT).
Selain itu, anggaran tersebut juga diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan terutama untuk penanganan Covid pasca tahun 2020 dan untuk dukungan terhadap biaya pengadaan vaksin.
Sebagai informasi, Menkeu juga mengatakan bahwa Presiden akan menyampaikan RAPBN 2021 secara formal di rapat paripurna DPR 14 hari ke depan.
