• Latest
  • Trending

Komunikasi Politik Gubernur Aceh Jelek, Baleg DPR RI Kecewa Berat

Thailand Punya Taksi Udara pada 2027

Thailand Punya Taksi Udara pada 2027

Alasan Investor Global Lirik RI

Nezar Patria: AI Harus Bersanding dengan Manusia

Gerindra Tetapkan 6 Cagub dari Aceh ke Maluku

Prabowo Panggil Elite Gerindra ke Hambalang, Pertemuan Tertutup

5 Holding BUMN Belum Gandeng Ditjen Pajak

Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun Hingga Oktober 2026

Bangun Tol Sumatera, Hutama Karya Buru LPI

11 Tol Dibuka Gratis dari Aceh ke IKN Selama Nataru 2026/2027

Fadli Zon Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Polisi Periksa Fadli Zon: HP Disadap Sejak 2021

Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan & Menyejukkan

Jenderal Suyudi Mutasi 6 Kapolda dan 6 Wakapolda

6 Jenderal Bintang Tiga di Bursa Kapolri

Lagi Kapolri Mutasi 464 Pati-Pamen, Ini Daftar Lengkap

Pertamina Group Buka Lowongan BPS 2021 Untuk Fresh Graduate

Pertamina Eco RunFest 2026 Raih Elite Label World Athletics

Holding BUMN Asuransi Dibentuk Bulan Ini

OJK: Perusahaan Asuransi Wajib Lakukan Stress Test

Gempa 5,9 M Hentak Bengkulu

Gempa Dangkal Hentak Padang Dini Hari

Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan & Menyejukkan

Kapolri Rotasi Pejabat Lemdiklat

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Senin, November 23, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

Komunikasi Politik Gubernur Aceh Jelek, Baleg DPR RI Kecewa Berat

by Zamzami Ali
Mei 2, 2021
in POLITIK

ASPEK.ID, JAKARTA – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh guna mensosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2020 – 2024 kepada masyarakat Aceh.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya menyampaikan sosialisasi Prolegnas kali ini sengaja memprioritaskan Provinsi Aceh karena mendapat banyak masukan.

Terutama berkaitan dengan eksistensi Pemerintahan Aceh. Namun, Willy menyesalkan ketidakhadiran Gubernur Aceh dalam pertemuan tersebut.

BacaJuga

Prabowo Panggil Elite Gerindra ke Hambalang, Pertemuan Tertutup

JK: Politisi Berpikir 5 Tahunan Negarawan Berpikir 1 Generasi

Tiga Syarat Negara Bisa Mendikte Negara Lain

Jokowi Tanggapi 3 Kader di Kabinet Mundur dari PSI

Prof. Ryaas Rasyid: Jokowi dan Prabowo Satu Kesatuan

Ketum BaraJP Bertemu Jokowi di Solo, Tetap Dukung Prabowo

“Ini kunjungan pertama Baleg ke Provinsi Aceh dengan membawa rombongan besar, ada dua Pimpinan (Baleg) yang datang, namun Gubernur Aceh tidak ada. Tentu kami sangat menyayangkan itu dan kecewa,” kata Willy usai memimpin Kunjungan Kerja Baleg di Kantor Gubernur Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (29/4) lalu.

Tim Kunker Baleg diterima Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin dan Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh M. Jafar.

Turut hadir Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi dan sejumlah Anggota Baleg DPR RI, sivitas akademika Universitas Syah Kuala, dan elemen masyarakat.

Diketahui, Gubernur Aceh berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan dengan Forkopimda Aceh berkenaan dengan evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Menurut Willy, kehadiran Gubernur Aceh sangat krusial, sebab Baleg akan menyerap aspirasi dan melakukan evaluasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang juga mengatur Dana Otonomi Khusus (Otsus).  

Politisi dari F-NasDem ini mengungkapkan setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi UU senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga ketidakhadiran pihak pemerintah daerah merupakan preseden buruk.

“Nah, ketika Gubernur tidak punya good will atau political communication yang baik, maka itu akan menjadi kendala. Tentu, marwah dari Aceh itu sendiri terganggu, ini harus diperbaiki oleh saudara Gubernur, karena tidak mungkin hanya diperjuangkan oleh DPRA maupun elemen masyarakat,” terangnya.

Willy menambahkan dalam beberapa kesempatan, pihaknya selalu membuka diri terhadap aspirasi berkaitan eksistensi dana Otsus Aceh yang akan berakhir pada tahun 2027 mendatang.

Aspirasi itu datang mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) maupun oleh Anggota Baleg DPR RI daerah pemilihan Aceh.

Legislator dapil Jawa Timur XI itu juga menyinggung harapan agar dana Otsus Aceh kembali menjadi 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) setelah tahun 2027.

Di sisi lain, lanjutnya DPR RI saat ini tengah membahas perpanjangan Dana Otsus Papua,  sehingga tak jarang juga disinggung mengenai perpanjangan otonomi khusus daerah lainnya.

“UU Pemerintahan Aceh sudah ada di long list Prolegnas, tinggal bagaimana komunikasinya. Artinya, pemerintah daerah juga perlu pro aktif, langsung jemput bola tidak hanya bersurat. Komunikasi menjadi kunci membangun kesepahaman sehingga terbangun ruang konsultasi antara pemerintah Aceh dengan produk UU yang akan dilahirkan,” imbuh Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Sebelumnya, Asisten I Sekda Aceh M Jafar selaku perwakilan Gubernur meminta dukungan Baleg DPR RI untuk memperjuangkan perpanjangan dana Otsus Aceh.

Dari pengalaman yang telah berjalan selama ini dukungan dana Otsus untuk pembangunan Aceh memiliki peran yang sangat signifikan.

“Kalau saja keberadaan dana Otsus ini tidak ada lagi, sudah tentu upaya percepatan pembangunan di daerah kami akan tersendat,” kata Jafar.

Dana Otsus yang merupakan penerimaan Pemerintah Aceh berlaku dalam jangka waktu 20 tahun. Dana Otsus diterima sejak tahun 2008 yang  merupakan amanat UU Pemerintahan Aceh. Namun akan berakhir pada tahun 2027 nanti.

Jafar berharap Baleg DPR RI bisa memperjuangkan dana Otsus Aceh bisa diperpanjang, bahkan tanpa batas waktu atau abadi.

Ia menegaskan dana Otsus masih sangat dibutuhkan untuk membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh. 

Jafar mengatakan UU yang masuk dalan Prolegnas akan menjadi UU yang mengikat seluruh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap proses legislasi yang akan berjalan.

“Boleh jadi ini menjadi langkah awal bagi warga Aceh untuk dapat berkontribusi memperkuat pembahasan RUU tersebut,” ujarnya.

Komentar
Share151Tweet94SendShareShare26Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

PHE WMO Operasikan Kembali Anjungan PHE 12

20 Provinsi Penghasil Migas Bertemu di Manado

Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah MT mewakili Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) Ridwan Kamil membuka rapat...

Maluku Utara Harap RUU Daerah Kepulauan Segera Diundangkan

RUU Daerah Kepulauan Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrik Lewerissa memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan masuk dalam Proyek Legislasi Nasional (Prolegnas)...

Wapres Serahkan Penghargaan ke Nova

Wapres Serahkan Penghargaan ke Nova

Gubernur Aceh Ir Nova Iriansyah meraih piagam penghargaan atas dukungan dan pembinaannya kepada perusahaan yang telah mendapatkan Penganugerahan Paramakarya Tahun...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In