ASPEK.ID, SURABAYA – Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menilai Permenperin soal gula berpotensi memicu kegaduhan dan hambatan iklim usaha di Jawa Timur.
“Yang ada sekarang, gula mahal karena ada beban ongkos angkut yang harus ditanggung. Selain mahal, kualitasnya berbeda, tidak sesuai dengan yang dikehendaki UMKM maupun industri,” ungkapnya, Senin (7/6/2021).
Ketentuan produksi gula termutakhir diatur Penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperian) Nomor 3 tahun 2021 tentang Jaminan ketersediaan Bahan Baku Industri Gula Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional.
“Yang ada sekarang, gula mahal karena ada beban ongkos angkut yang harus ditanggung. Namun Pak Menteri menyebut seolah-olah tidak ada kelangkaan. Pernyataan ini yang kami sebut menyesatkan,” sebutnya.
Arteria menambahkan, pemberlakuan Permenperin III/2021 ini juga tidak sejalan dengan UU Ciptakerja yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha, meningkatkan iklim investasi, perluasan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Politikus dari PDI Perjuangan ini berharap Menteri Perindustrian langsung turun untuk melihat kondisi riil di lapangan.
Adapun Permenperin 3/2021 menyebutkan pabrik yang dapat mengolah rafinasi dibatasi hanya bagi pabrik yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010. Tidak satupun pabrik di Jatim memenuhi ketentuan tersebut.
Alhasil kebutuhan gula rafinasi industri di Jatim harus dipenuhi dari luar daerah. Pabrik yang bisa mengolah gula rafinasi di antaranya berada di Banten, satu Makasar, satu Jawa Tengah, satu Lampung, dan satu Sumatra Utara. Akibatnya UKM dan industri mamin di Jawa Timur harus membeli gula rafinasi dari luar Jawa Timur seperti Cilegon, Cilacap hingga Lampung yang menyebabkan UKM dan industri membayar lebih mahal.
