Ketua Umum PP PPAD, LetjenTNI Purn Dr (HC) Doni Monardo bicara tentang blue economy dan intelijen perikanan di hadapan para siswa Program Pendidikan Reguler (PPRA) 62 Lemhannas, Senin (4/4/2022).
Pengalaman menggulirkan program emas biru semasa menjabat Pangdam XVI/Pattimura (2015-2017) menyedot perhatian para siswa PPRA 62 yang berkunjung ke markas PPAD, di Jl. Matraman, Jakarta Timur.
“Tujuh-puluh persen wilayah kita adalah laut. Negara kita juga memiliki bentang pantai yang bisa jadi salah satu yang terpanjang di dunia. Bayangkan, kita punya 17.000 pulau, berapa panjang bentang pantai kalau semua pulau diukur,” kata Doni.
Fakta, bahwa sebagian besar masyarakat pesisir hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ini ironis. Karena itu, kebijakan “bue economy” harus menyentuh sektor aquakultur, mengingat besarnya potensi perikanan Tanah Air.
Mengutip data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Doni mengatakan bahwa potensi perikanan Indonesia adalah 12 juta ton per tahun. Tapi kemampuan mengelolanya sangat kecil. Indikasinya tampak pada data kontribusi perikanan global. Dengan potensi sebesar itu, ternyata Indonesia hanya memberi kontribusi 3,5 persen produksi perikanan global.
“Bayangkan, bentang laut kita mencapai 8.500 km dari Sabang ke Merauke. Sementara lebar negara kita dari Miangas hingga Rote hampir menyentuh panjang 2.000 km. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang cukup luas,” ujar Kepala BNPB 2019 – 2021 itu.
Bicara blue economy, Doni juga mengapresiasi langkah Kementerian KKP yang sudah memetakan zona wilayah penangkapan ikan. Mulai dari bagian barat Sumatera dan selatan Jawa, kemudian wilayah Natuna, utara Manado, Sulawesi sampai Biak dan Jayapura bagian utara, lalu zona antara Sulawesi dan Maluku, kemudian Kepulauan Aru dan satu lagi Laut Banda.
Dan khusus Laut Banda, tidak diberikan kepada pihak asing, sebab wilayah itu adalah wilayah pemijahan ikan tuna. “Bayangkan, ikan tuna yang begitu mahal dan diminati banyak negara, tempat pemijahannya di wilayah negara kita. Tapi tuna adalah salah satu jenis ikan yang penyebarannya bisa mengelilingi bola dunia. Tapi untuk pemijahan, ada di Laut Banda,” kata Doni Monardo.
PPAD melalui Ketua Bidang Ekonomi, Mayjen TNI Purn Wiyarto telah bekerjasama dengan “Fish On”, sebuah jasa aplikasi yang memanfaatkan fasilitas NASA untuk mengetahui di mana ada ikan, termasuk jenis ikan apa. Sehingga, kata Doni, ke depan nelayan melaut bukan mencari ikan, tetapi “menangkap ikan”. “Jadi tidak seperti sekarang, banyak nelayan yang menghabiskan BBM dan pulang tanpa hasil tangkapan yang memadai” ujarnya.
Jadi, jika sektor perikanan termasuk dalam ragam blue economy, maka Doni menegaskan bahwa dibutuhkan “intelijen” untuk mendukung suksesnya “operasi perikanan” di seluruh wilayah perairan kita.
“Nah, aplikasi Fish On ini seperti fungsi intelijen yang akan memberi tahu di mana sasaran nelayan untuk menangkap ikan,” tambahnya.
Dengan hadirnya intelijen perikanan, maka nelayan terpencil pun bisa memanfaatkan kecanggihan informasi tersebut. Tinggal bagaimana kita mendayagunakan. Jangan seperti era 2003 – 2005, saat banyak sekali nelayan Filipina masuk perairan Indonesia, utamanya di Maluku dan Maluku Utara. Bahkan, kata Doni, mereka sampai berani membunuh aparat kepolisian RI yang berpatroli.
Seminar tadi juga mengingatkan kepada seluruh pemimpin dunia, bahwa ikan di laut luas bukan milik satu negara, tetapi juga milik seluruh negara yang memiliki teritori laut. Sebab, ikan itu bermigrasi, berbeda dengan ikan yang ada di danau atau sungai.
