Pemerintah menargetkan tahap pertama pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bakal mulai dilakukan pada 2024. Pembangunan infrastruktur dasar disiapkan untuk menunjang kehidupan 16.990 aparatur sipil negara ( ASN ), TNI/Porli yang akan pindah terlebih dahulu.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), nantinya ada sekitar 970 ribu ASN pusat yang akan digeser ke IKN. Angka ini diharapkan mampu mengurangi jumlah kepadatan Jakarta, dan angka ini belum termasuk anggota keluarga yang akan diikutsertakan dalam proses pemindahan IKN.
Sekretaris OIKN Ahmad Jaka Santos Adiwijaya menyebutkan, fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pasar, sekolah, rumah sakit dan lain-lain sudah direncanakan sejak awal dan akan siap seiring dengan perpindahan ASN.
”Fasilitas untuk kebutuhan ASN yang pindah sudah dipikirkan dan akan disiapkan. Sebagai contoh rumah sakit bertaraf internasional rencananya akan hadir di KIPP, kemudian kita juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang baik,” ujar Jaka dalam pernyataan tertulisnya, dikutip Senin (27/3/2023).
Jaka menyatakan, pemerintah juga terus menggenjot pembangunan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke IKN, seperti sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya. Persiapan pemindahan ASN sudah berjalan mulai dari rapat koordinasi, perencanaan, penganggaran, dan persiapan lainnya.
Menurutnya perpindahan ibu kota ke Nusantara bukan hanya akan memberikan dampak positif bagi ASN dan masyarakat sekitar, tetapi juga bagi pembangunan nasional secara keseluruhan. IKN diharapkan dapat menjadi kawasan pusat pemerintahan yang modern dan efisien, dengan infrastruktur yang memadai dan sistem pemerintahan yang lebih baik.
t Dalam jangka panjang, pindahnya ibu kota diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan, dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Perpindahan ibu kota juga tidak dapat dianggap sebagai solusi tunggal untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi Indonesia.
