ASPEK.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Masa cekal berlaku hingga 12 Agustus 2026.
Perpanjangan tersebut dilakukan karena proses penyidikan dinilai masih membutuhkan kehadiran para tersangka.
“Benar, KPK memperpanjang masa cegah ke luar negeri untuk kedua tersangka dalam perkara kuota haji, Saudara YCQ dan Saudara IAA,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (19/2).
Menurut Budi, langkah ini diambil sebagai bagian dari kebutuhan penyidikan yang masih berjalan, termasuk penghitungan kerugian negara yang saat ini dilakukan auditor Badan Pemeriksa Keuangan.
“Perpanjangan cekal atau cegah luar negeri kepada pihak-pihak dimaksud tentu berdasarkan kebutuhan dalam proses penyidikan, karena memang penyidikan perkara kuota haji ini masih terus bergulir, termasuk penghitungan kerugian keuangan negara yang juga masih dilakukan oleh auditor BPK,” tandas Budi.
KPK menetapkan Yaqut dan Gus Alex sebagai tersangka pada 8 Januari 2026. Keduanya dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Perkara ini bermula dari kebijakan pembagian kuota haji tambahan yang dinilai menyimpang dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam regulasi tersebut, kuota tambahan seharusnya dialokasikan sebesar 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.
Namun dalam praktiknya, tambahan kuota 2024 sebanyak 20.000 jemaah justru dibagi rata 50:50 antara haji reguler dan haji khusus. Kebijakan itu kemudian dilegalkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024.
KPK menduga terdapat persengkongkolan antara sejumlah pejabat Kementerian Agama dengan pihak travel haji tertentu dalam pengalihan kuota tersebut. Penyidik juga menelusuri dugaan aliran dana yang berkaitan dengan penerbitan beleid tersebut.
Data yang dikantongi penyidik menunjukkan sekitar 42 persen atau 8.400 kuota haji reguler diduga dialihkan menjadi kuota haji khusus. Skema ini disebut berpotensi menguntungkan agen perjalanan tertentu sekaligus merugikan jemaah reguler yang telah lama mengantre.
Berdasarkan penghitungan sementara, nilai kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan melampaui Rp1 triliun. Angka final masih menunggu hasil audit resmi dari BPK.
Kasus ini menjadi perhatian luas publik karena menyangkut tata kelola penyelenggaraan ibadah haji—sektor yang sensitif dan langsung berkaitan dengan kepentingan jutaan calon jemaah di Indonesia.
KPK menegaskan proses penyidikan masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan perkara, termasuk penelusuran pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam pengaturan kuota tambahan tersebut. []
