ASPEK.ID, JAKARTA – TNI AD buka suara terkait maraknya rencana pemutaran film dokumenter ‘Pesta Babi’ karya Dandhy Dwi Laksono di sejumlah wilayah Papua. TNI mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh narasi yang dinilai belum melalui proses resmi.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto meminta warga lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar, termasuk konten film dokumenter tersebut.
“Kami mengajak warga untuk cerdas dalam memilah informasi. Konten yang tidak melalui proses sensor resmi dikhawatirkan membawa narasi yang tidak berimbang dan berpotensi memicu distorsi informasi di tengah masyarakat,” ujar Tri Purwanto dalam keterangannya, Sabtu (16/5).
Tri menegaskan setiap film yang diputar secara luas wajib mengikuti aturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Salah satunya, kata dia, harus mengantongi Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film (LSF).
Menurutnya, pemutaran film di ruang publik tidak tepat dilakukan apabila belum memiliki sertifikasi resmi dari lembaga terkait.
Selain itu, Kodam XVII/Cenderawasih menilai stabilitas keamanan dan sosial di Papua perlu terus dijaga di tengah berlangsungnya berbagai program pembangunan pemerintah di wilayah tersebut.
Tri juga mengingatkan narasi visual yang dianggap tendensius dan tidak melalui proses verifikasi dari otoritas berwenang dapat memicu kesalahpahaman di masyarakat.
“Jangan sampai narasi-narasi sepihak membenturkan masyarakat dengan program-program strategis pemerintah yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di Tanah Papua. Kami menghimbau agar ruang-ruang diskusi dialihkan pada forum yang lebih edukatif, legal dan konstruktif,” imbuhnya.
Kodam XVII/Cenderawasih, lanjut dia, akan terus memantau situasi guna memastikan kondisi keamanan dan ketertiban umum tetap kondusif.
“Kami ajak tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda dan seluruh elemen masyarakat Papua agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang berpotensi mengganggu keamanan wilayah,” katanya.
Tri menambahkan kehadiran TNI di Papua tidak hanya berfokus pada aspek keamanan. Menurutnya, prajurit TNI juga terlibat dalam berbagai program sosial dan pembangunan masyarakat.
Dia menyebut sejumlah kegiatan yang dilakukan TNI antara lain pelayanan kesehatan gratis, penyuluhan hidup sehat, membantu pendidikan anak-anak di pedalaman, pembangunan fasilitas umum hingga mendukung program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat.
Berbagai program tersebut disebut sebagai bentuk komitmen TNI untuk hadir bersama masyarakat Papua melalui pendekatan humanis demi menciptakan situasi yang aman dan sejahtera. []
