ASPEK.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur negara melakukan introspeksi, mulai dari birokrat, prajurit TNI, anggota Polri, hingga jaksa. Prabowo mengingatkan bahwa pangkat, atribut, hingga fasilitas yang digunakan para aparat berasal dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
Prabowo mengatakan berbagai persoalan bangsa hanya bisa dihadapi jika seluruh penyelenggara negara mau mengevaluasi diri dan memperbaiki kinerja.
“Masalah bangsa Indonesia adalah masalah kita bersama. Saya minta kita semua introspeksi, terutama para birokrat,” kata Prabowo.
Ia kemudian memberikan perhatian khusus kepada jajaran TNI, Polri, dan Kejaksaan. Menurutnya, aparat negara harus selalu mengingat bahwa kewenangan yang mereka miliki berasal dari rakyat.
“Pejabat-pejabat militer dan polisi, introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu,” ujarnya.
Prabowo juga menyampaikan pesan serupa kepada para jaksa. Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengabdi kepada masyarakat.
“Jaksa juga demikian. Bintang yang dipakai juga berasal dari rakyat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengaku bersyukur pemerintah yang dipimpinnya telah mencatat sejumlah capaian dalam waktu singkat. Meski demikian, ia mengatakan berbagai program pemerintah tidak lepas dari tantangan, termasuk perlawanan dari pihak-pihak yang disebutnya sebagai koruptor.
“Kita bersyukur prestasi-prestasi yang sudah kita hasilkan dalam waktu yang singkat, meskipun ada perlawanan dari kelompok-kelompok tertentu, terutama para koruptor,” ucapnya.
Prabowo juga menyinggung statusnya yang telah pensiun dari dunia militer. Menurutnya, hal itu membuat dirinya tidak lagi harus berhadapan langsung dengan para pelaku korupsi, meski ia mengaku geram terhadap praktik tersebut.
Kendati demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tetap harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Kita akan tegakkan hukum. Hukum harus berlaku untuk semua, bukan hanya untuk orang yang lemah, dan bukan pula hanya menguntungkan orang yang kuat atau orang kaya,” tegasnya. []
