ASPEK.ID, JAKARTA – PT Industri Kereta Api atau INKA (Persero) membukukan penjualan sebesar Rp2,42 triliun hingga Agustus 2019. Rencana Anggaran dan Kerja Perusahaan (RKAP) Badan Usaha Milik Negara itu ditargetkan sebesar Rp3,75 triliun.
Direktur Utama PT Inka Budi Noviantoro mengatakan bahwa penjualan kereta sampai semester I 2019 menyentuh angka Rp1,12 triliun dan sisanya pada Juli hingga pertengahan Agustus.
Budi Noviantoro menyebut, perseroan mengejar realisasi target penjualan tahun ini dan akan mengebut produksi dan pengiriman pesanan ekspor kereta dari beberapa negara. Salah satunya, Bangladesh.
Perseroan mengekspor hasil produksinya ke Bangladesh mulai Januari 2019. Sejauh ini, perseroan sudah mengirimkan 50 kereta pesanan Bangladesh Railway untuk Chittagong Port.
Kemudian, pengiriman 200 kereta berikutnya dilakukan secara bertahap mulai Juli 2019. “26 kereta batch awal telah dikirimkan pada 24 Juli 2019 menuju Chittagong Port, Bangladesh,” kata Budi Noviantoro dilansir dari laman CNN.
Perseroan memproduksi 250 kereta untuk Bangladesh Railway. Pengadaan 250 kereta tersebut merupakan hasil lelang yang dimenangkan PT Inka pada 2017 lalu, dengan nilai kontrak sebesar US$100,89 juta.
“September nanti kami akan mulai pengiriman lagi (ke Bangladesh),” imbuhnya.
PT INKA merupakan BUMN manufaktur sarana perkereta-apian pertama dan terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Secara formal, PT INKA (Persero) berdiri pada tanggal 18 Mei 1981. Selanjutnya dilakukan penyerahan operasional pabrik kereta api oleh pihak PJKA pada tanggal 29 Agustus 1981.
Awalnya, PT INKA (Persero) berada dalam pembinaan teknis Departemen Perhubungan, kemudian dibawah Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS) pada 1983, tahun 1989 dibawah Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS) dan pada tahun 1998, pengelolaannya di bawah Menteri Pendayagunaan BUMN.
Pada tahun yang sama (1998), PT INKA menjadi anak perusahaan dari holding PT Bahana Pakarya Industri Strategis (BPIS). Menyusul dibubarkannya PT BPIS pada 2002, PT INKA berada dalam pengelolaan Kementerian BUMN hingga sekarang.
