ASPEK.ID, JAKARTA – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mendapatkan fasilitas pembiayaan Rp6 triliun dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).
Corporate Secretary Division Head PTBA Eko Prayitno mengatakan fasilitas tersebut terdiri atas kredit modal kerja sebesar Rp2 triliun dari BRI dan kredit talangan dana senilai Rp4 triliun dari Bank Mandiri. Kedua transaksi afiliasi itu masing-masing diteken pada 23 dan 28 September 2026
Dengan demikian, total plafon pinjaman PTBA melalui pemanfaatan Dana Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mencapai Rp6 triliun.
“Nilai tersebut secara agregat lebih dari 20% ekuitas perseroan, baik berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 maupun per 30 Juni 2026,” ungkap Eko dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (29/9/2026).
Untuk itu itu, total plafon fasilitas tersebut dikategorikan sebagai transaksi material bagi PTBA. Dana tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan modal kerja perseroan.
Secara rinci, fasilitas dari BRI berupa kredit modal kerja rekening koran dengan memanfaatkan DHE SDA, sedangkan Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit talangan dana DHE SDA. Meski bentuk fasilitasnya berbeda, keduanya sama-sama ditujukan untuk mendukung kebutuhan modal kerja PTBA.
Dalam transaksi ini, PTBA dapat memperoleh pembiayaan dengan menggunakan DHE SDA sebagai underlying atau agunan yang ditempatkan pada bank Himbara.
Penggunaan fasilitas kredit tersebut tentu akan menimbulkan kewajiban pembayaran pokok dan bunga bagi perseroan. Namun, PTBA menilai fasilitas ini dapat memberikan fleksibilitas pendanaan, menjaga likuiditas, sekaligus memperkuat kemampuan perseroan memenuhi kebutuhan modal kerja.
Eko menambahkan, transaksi tersebut tidak memberikan dampak material yang merugikan terhadap perseroan.
“Transaksi tersebut tidak berdampak merugikan secara material atas perjanjian kredit, dan blokir/agunan atas rekening penempatan DHE SDA perseroan di bank Himbara terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan,” ungkap Eko.
