• Latest
  • Trending
Survei Indikator: Dedi Mulyadi Salip Prabowo di Bursa Capres

Dedi Mulyadi Dinilai Blunder Putuskan Sepihak Proyek Data

Prabowo Saksikan 4 Kesepakatan Investasi China dengan Danantara Senilai Rp 1.300 Triliun

Prabowo Saksikan 4 Kesepakatan Investasi China dengan Danantara Senilai Rp 1.300 Triliun

KopDes Soft Launching pada Oktober 2026

Ombudsman: Target 80.000 Koperasi Merah Putih Dibayangi Masalah Lahan dan Perizinan

Ketum BaraJP Bertemu Jokowi di Solo, Tetap Dukung Prabowo

Ketum BaraJP Bertemu Jokowi di Solo, Tetap Dukung Prabowo

Prabowo Minta Gontor Tetap Netral: Jangan Ikut Politik Praktis

Usai Tangkap Eks Kapolri Kepuasan Publik ke Prabowo Naik dari 43 ke 61 Persen

BI Berikan Quantitative Easing untuk Pulihkan Ekonomi dari Covid-19

BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen untuk Memperkuat Stabilitas Rupiah

Prabowo Tiba di Shenzhen Ikuti KTT APEC 2026

Prabowo Tiba di Shenzhen Ikuti KTT APEC 2026

Capital Inflow Indonesia Rp4,37 Triliun, Kepercayaan Global Meningkat

Gubernur BI: Ekonomi Dunia Masih Lemah, Inflasi Tinggi

Telkomsel Suntik Gojek Rp4,3 Triliun

Ekonom: Pendapatan Ojol Tergerus Karena Potongan Komisi 8 Persen

Prabowo Puji Kapolri Suyudi: Membanggakan, Melegakan & Menyejukkan

Kapolri: Sidang  Etik Bisa Secara Daring

Kasus Narkoba, Pilot Garuda dan Citilink Dipecat

Survei: Kemenhub Prediksi 5,19 Juta Warga Naik Pesawat pada Nataru 2026/2027

Indonesia Akan Terima Eks Pesawat Kepresidenan Turki

Kemenhan Benarkan Turki Hibah Pesawat Eks Kepresidenan Turki ke Indonesia

19 Industri Penerima Relaksasi Stimulus Fiskal Jilid II

OJK: Rumit Kelola Dana Pesangon, ini Faktornya

  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Aspek.id
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI
No Result
View All Result
Aspek.id
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

Dedi Mulyadi Dinilai Blunder Putuskan Sepihak Proyek Data

by Aspek
Oktober 4, 2026
in BERITA TERBARU, TERPOPULER
Survei Indikator: Dedi Mulyadi Salip Prabowo di Bursa Capres

Momen Dedi Mulyadi dan Prabowo di atas mobil Maung Garuda. Foto: Gerindra

ASPEK.ID, JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyoroti tindakan Gubernur Jawa Barat yang menghentikan sepihak proyek pembangunan data center bernilai triliunan rupiah.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat merusak iklim investasi nasional serta mengulang kesalahan sejarah industri Indonesia pada era 1980-an.

Didik menilai bahwa Indonesia saat ini sedang dilirik sebagai negara tujuan utama investasi teknologi dunia, dengan potensi target investasi data center berbasis artificial intelligence (AI) mencapai Rp360 triliun. Daerah seperti Batam, Jawa Barat, Madura, hingga Bali menjadi sasaran prioritas para investor global.

BacaJuga

Ombudsman: Target 80.000 Koperasi Merah Putih Dibayangi Masalah Lahan dan Perizinan

Ketum BaraJP Bertemu Jokowi di Solo, Tetap Dukung Prabowo

Usai Tangkap Eks Kapolri Kepuasan Publik ke Prabowo Naik dari 43 ke 61 Persen

BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen untuk Memperkuat Stabilitas Rupiah

Prabowo Tiba di Shenzhen Ikuti KTT APEC 2026

Gubernur BI: Ekonomi Dunia Masih Lemah, Inflasi Tinggi

“Minat dan semangat investor sudah cukup jauh, pemerintah juga sudah dan mesti bersiap diri karena jumlah investasi ini sedemikian besar. Peluang ini akan menolong ketertinggalan Indonesia dalam menarik investasi dibandingkan dengan negara-negara sekitarnya,” ujar Didik J. Rachbini dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Penghentian sepihak proyek data center di Jawa Barat dengan alasan isu lingkungan dan pasokan air dinilai Didik sebagai langkah yang memukul kepercayaan pelaku usaha.

Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level moderat 5 persen, Indonesia sangat membutuhkan suntikan modal asing (FDI) yang besar.

“Di Jawa Barat terjadi kisruh di mana pembangunan data center dihentikan sepihak oleh gubernur dengan berbagai alasan lingkungan hidup, pasokan air, dan beragam alasan lainnya. Praktik kebijakan yang menyebabkan iklim investasi rusak seperti ini menjadi kendala besar bagi masa depan perekonomian,” kata ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Ia menambahkan, penghentian operasional proyek yang telah berjalan memberikan sinyal negatif terkait ketidakpastian hukum dan kenyamanan berinvestasi di Indonesia.

Didik memperingatkan agar pemerintah Indonesia tidak kembali bernasib seperti pelanduk yang “terperosok dua kali di lubang yang sama”. Ia membandingkan dinamika di Jawa Barat saat ini dengan blunder kebijakan nasional pada tahun 1985 silam.

Pada era 1970 hingga awal 1980-an, Indonesia sempat menjadi pimpinan industri semikonduktor di Asia Tenggara dengan hadirnya pabrik raksasa dunia seperti Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, dan Monsanto di Jakarta serta Bandung.

Namun, akibat benturan kebijakan ortodoks yang membatasi otomatisasi demi memaksa penyerapan tenaga kerja manual, para investor akhirnya angkat kaki dan pindah ke Penang, Malaysia.

“Dampaknya, Malaysia kini menguasai sekitar 13 persen pangsa pasar global untuk aktivitas pengujian, perakitan, dan pengemasan chip di dunia. Praktik kebijakan masa lalu yang kurang tepat dan kekalahan dalam pemasaran investasi menyebabkan peluang emas itu terbang,” tegasnya.

Melihat Singapura yang mulai membatasi pembangunan data center baru akibat keterbatasan lahan dan energi, Indonesia memiliki peluang emas menjadi hub data center utama di kawasan ASEAN. Batam, misalnya, telah berkembang pesat dengan target kapasitas nasional 1,3 gigawatt dan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen.

Mengingat kapasitas data center nasional diproyeksikan melampaui 2.000 MW pada 2030 dengan pertumbuhan permintaan 16,8 persen per tahun (proyeksi Bank Dunia), Didik mendesak pemerintah pusat untuk segera membenahi ganjalan aturan di tingkat pemerintah daerah.

“Pemerintah harus dengan segera mengantisipasi ganjalan dari pemerintah daerah yang merusak iklim investasi. Mulai dulu dari pemerintah daerah yang ramah investasi agar kepastian hukum dan iklim berusaha tetap terjaga,” tutup Didik.

Komentar
Share28Tweet17SendShareShare5Send
ADVERTISEMENT

Related Posts

UI:  Alasan Data Center AI Butuh Banyak Air

Pemerintah Jamin Listrik dan Air di Batam Cukup untuk Industri Pusat Data

  ASPEK.ID, BATAM- Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan Pemerintah jamin pasokan tenaga listrik dan ketersediaan air...

Load More

Pasar Saham BUMN

ADVERTISEMENT
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Kontak
  • Iklan
No Result
View All Result
  • BERITA TERBARU
  • BUMN
  • EKONOMI
  • PERBANKAN
  • MARKET
  • POLITIK
  • NEWS
  • INFRASTRUKTUR
  • LIFESTYLE
  • TEKNOLOGI

© 2025 Aspek.id | PT. Aspek Citra Media

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In