ASPEK.ID, JAKARTA -Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengatakan target pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) ditemukan berbagai persoalan di lapangan, mulai dari akses lokasi, kepastian lahan, hingga perizinan pembangunan gerai koperasi.
Temuan tersebut diperoleh melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan langsung terhadap 14 koperasi yang tersebar di 6 daerah, yakni Kabupaten Purworejo, Kota Batam, Kota Tual, Kabupaten Mamuju, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Demak.
Radian Syam, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan sejumlah kendala spesifik di beberapa wilayah. Di Kota Batam, misalnya, terdapat persoalan akses menuju lokasi koperasi. Sementara di Kabupaten Mamuju, lahan yang digunakan untuk pembangunan gerai berbatasan langsung dengan kawasan rawa.
Persoalan lain ditemukan di Kabupaten Purworejo, terutama terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Adapun di Kota Tual, Ombudsman mencatat belum adanya kepastian mengenai lokasi lahan pembangunan koperasi.
“Persoalan perizinan bangunan dan kemudian lokasi tanah itu sesungguhnya memang menjadi urgen yang harus diperbaiki,” ujar Radian di Jakarta, Rabu (18/11/2026) disalin dari Warta Ekonomi.
Ombudsman juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penentuan lokasi pembangunan gerai KDKMP. Berdasarkan klarifikasi kepada PT Agrinas, dokumen lokasi tanah yang digunakan untuk pembangunan diperoleh melalui kesepakatan pengurus dan masyarakat desa.
“Kemarin kami sudah ketemu dengan PT Agrinas dan kemudian PT Agrinas mengatakan itu hasil kesepakatan desa kenapa itu dilakukan, dan kemudian mereka menunjukkan dokumen yang hasil kesepakatan desanya itu,” ungkap Radian.
Radian meminta PT Agrinas membuka informasi tersebut kepada publik agar proses penentuan lokasi tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat.
Selain persoalan lahan dan perizinan, Ombudsman turut menilai kesiapan tata kelola program melalui 10 indikator pengawasan. Aspek yang diperiksa mencakup model bisnis, modul pembentukan koperasi, inventarisasi, pendampingan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM), manajemen digital, sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi.
















