ASPEK.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) terbaru terkait Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Aturan tersebut tertuang dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken pada Senin, 16 November 2026 kemarin, sekaligus merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Dalam aturan terbaru itu, pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dapat digelar secara daring. Hal itu diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Merujuk ketentuan yang ada, terduga pelanggar etik dapat menghadiri sidang secara langsung maupun melalui media elektronik dengan catatan harus mendapat persetujuan dari Ketua Majelis KKEP.
“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” sebagaimana ditulis dalam Perpol tersebut.
Selain mengatur pelaksanaan sidang secara daring, aturan baru itu juga mengatur mekanisme penyusunan majelis KKEP. Dalam Pasal 42, disebutkan bahwa Majelis KKEP terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota.
Pangkat Ketua dan Anggota Majelis diatur harus setingkat lebih tinggi, sama atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.
Aturan ini juga yang menjadi ketentuan dalam penentuan Majelis KKEP untuk sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
















