ASPEK.ID, AMERIKA – Elon Musk mendonasi 366 juta dollar AS atau sekitar Rp 6,62 triliun untuk mendukung kandidat dan kelompok politik dalam pemilihan paruh waktu Amerika Serikat (AS) pada 2026.
Besarnya dana tersebut menjadi sorotan karena sejumlah perusahaan miliknya, termasuk SpaceX dan Tesla, memiliki kepentingan bisnis yang berkaitan erat dengan keputusan pemerintah federal.
Dana politik itu diarahkan untuk membantu kandidat yang dapat mempertahankan atau memperluas kekuatan Partai Republik di Washington.
Dikutip dari CNBC, Kamis (22/10/2026), Elon Musk telah mengalokasikan dana tersebut untuk sedikitnya 40 persaingan elektoral. Langkah itu menjadikannya individu penyumbang dana politik terbesar dalam pemilu paruh waktu kali ini.
Dari jumlah tersebut, sedikitnya 276 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,99 triliun mengalir ke kelompok Partai Republik dan organisasi politik milik Elon Musk, America PAC, sejak Juli 2026. Pengeluaran besar tersebut berlangsung ketika kandidat Partai Republik menghadapi tekanan politik terkait biaya hidup dan perang di Iran.
Hasil pemilu yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2026 berpotensi memengaruhi pengawasan terhadap bisnis Musk, kontrak pemerintah, serta kebijakan yang mengatur industri teknologi dan otomotif.
Kepentingan politik Elon Musk semakin menjadi perhatian seiring meningkatnya keterlibatan perusahaan-perusahaannya dengan pemerintah federal.
SpaceX, telah memperoleh kontrak pekerjaan pemerintah federal senilai sedikitnya 6,78 miliar dollar AS atau sekitar Rp 122,5 triliun hingga 1 Oktober 2026.
Nilai tersebut hampir dua kali lipat total kontrak yang diperoleh perusahaan itu sepanjang 2024.
Perusahaan riset FedScout, yang memantau belanja dan kontrak pemerintah, mencatat SpaceX telah menerima pekerjaan federal senilai lebih dari 30,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 555,2 triliun sejak 2008.
Angka itu belum mencakup kontrak rahasia dan sejumlah belanja pemerintah negara bagian untuk layanan seperti terminal Starlink dan internet satelit yang digunakan dalam penanganan bencana.
Perusahaan-perusahaan Musk juga menghadapi berbagai keputusan pemerintah terkait anggaran pertahanan, izin peluncuran roket, spektrum frekuensi, kendaraan otonom, pasokan listrik, dan pusat data. Kemenangan Partai Republik berpotensi mempertahankan pengaruh Musk di pemerintahan.
Sebaliknya, jika Partai Demokrat menguasai salah satu kamar Kongres, bisnis Elon Musk berpotensi menghadapi pemanggilan dan penyelidikan terkait kontrak pemerintah serta perannya saat memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah atau Department of Government Efficiency (DOGE).
