ASPEK.ID, JAKARTA – Kader i Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, menyebutkan perdebatan mengenai politik dinasti di Indonesia memperlihatkan perbedaan perlakuan terhadap keluarga tokoh politik. Ia bicara kritik yang diarahkan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika dibandingkan dengan figur lain, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Puan Maharani.
Pandangan tersebut disampaikan Dedy melalui akun media sosial X pada Jumat (23/10/2026). Ia merespons sebuah video yang membandingkan respons publik terhadap sejumlah anak tokoh nasional yang mengikuti jejak keluarga mereka dengan terjun ke dunia politik.
Dalam video tersebut, pencalonan AHY dan Puan Maharani digambarkan sebagai bagian dari dinamika politik yang dianggap lumrah. Sementara itu, Gibran disebut mendapat sorotan tajam melalui narasi politik dinasti.
Dedy menilai perbedaan respons tersebut menunjukkan adanya standar ganda dalam menilai keterlibatan keluarga tokoh politik.
Menurut dia, kepantasan seseorang untuk berkiprah di dunia politik seolah dinilai dengan ukuran berbeda ketika menyangkut keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Lihat saja bagaimana keluarga politik lain asyik-asyik saja, sementara keluarga Jokowi tiba-tiba berubah menjadi pertanyaan,” tulis Dedy saat menanggapi video tersebut.
Ia mempertanyakan anggapan yang menurutnya membuat keluarga politik tertentu seolah lebih bisa diterima dibandingkan keluarga Jokowi.
Dedy menilai perbedaan pandangan semacam itu dapat menciptakan batas kepantasan yang tidak setara di panggung politik nasional.
“Seolah-olah kepantasan hanya milik keluarga politik mereka saja, sementara keluarga Jokowi tidak,” lanjutnya.
Pernyataan Dedy menyinggung perbandingan kinerja para tokoh yang dibahas dalam video tersebut. Narasi video yang diresponsnya bahkan menyebut Gibran lebih bisa diandalkan, meski penilaian tersebut merupakan bagian dari pendapat yang disampaikan dalam video, bukan ukuran kinerja yang dijabarkan secara terperinci.
Lebih jauh, Dedy mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak politik yang sama berdasarkan konstitusi. Ia menilai latar belakang keluarga tidak seharusnya menjadi alasan untuk membedakan hak seseorang dalam berpartisipasi di pemerintahan.
“Padahal konstitusi bangsa ini tidak membeda-bedakan anak bangsa yang ingin terlibat dalam membangun bangsanya. Adillah sejak dalam pikiran,” pungkasnya.
