ASPEK.ID, JAKARTA -Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi mengungkapkan pihaknya belum menetapkan status bencana nasional terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, meskipun berlangsung selama empat bulan. Penetapan bencana nasional dalam kasus Karhutla disebut belum dilakukan karena sejumlah faktor.
Kristomei mengungkapkan, pihaknya belum merekomendasikan penetapan bencana nasional dalam karhutla yang terjadi. Sebab ada beberapa kriteria dalam penetapan bencana menjadi status bencana nasional.
“Indikator itu tadi kita lihat, ini memenuhi syarat enggak untuk sebagai status bencana nasional, bagaimana jumlah wilayah terdampak, bagaimana jumlah korbannya, ditambah lagi adanya pernyataan ketidakmampuan dari daerah,” kata Letjen Kristomei usai rapat koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla Gunung Arjuno-Welirang di Kota Batu, Jumat (23/10/2026).
Sejauh ini kata Kristomei, penanganan Karhutla di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan beberapa wilayah di Indonesia, dinilai masih bisa ditangani oleh pemerintah daerah dan perangkat pendukungnya. Terlebih secara wilayah diklaim area terdampak dirasa belum terlalu besar, sehingga penetapan bencana nasional Karhutla belum dilakukan.
“Jadi kalau memang tidak memenuhi, jumlahnya hanya kecil, tidak berdampak luas, kan seperti yang saya bilang, ada indikator-indikator dalam rangka menentukan apakah itu bencana nasional atau bencana daerah,” ucapnya.
“Intinya bahwa apa pun statusnya, bagaimana respons kita untuk menyelesaikan, untuk menanggulangi bencana ini. Itu yang paling penting sehingga tidak ada lagi korban-korban di kemudian hari,” imbuhnya.
