ASPEK.ID, BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bakal menggabungkan tujuh kelompok organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menekan belanja operasional sekaligus menjaga alokasi anggaran bagi kepentingan publik. Kebijakan ini dilakukan imbas dari transfer dana ke daerah (TKD) dipangkas besar-besaran oleh pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, penataan kelembagaan melalui penggabungan perangkat daerah menjadi keharusan untuk menjaga kesehatan keuangan daerah sekaligus memastikan pembiayaan program kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
“Kita menghadapi problem fiskal karena ada penurunan dana transfer daerah, sehingga kita harus menyesuaikan agar belanja kebutuhan publiknya tetap terjaga,” kata Dedi di Bandung, Selasa (17/11/2026), dikutip dari Antara.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menjelaskan, tujuh penggabungan perangkat daerah dilakukan berdasarkan kesamaan urusan pemerintahan. Melalui penataan tersebut, jumlah dinas di lingkungan Pemprov Jabar akan berkurang dari 26 menjadi 21 unit.
Sementara itu, jumlah badan akan menyusut dari sembilan menjadi tujuh unit. Adapun unsur pendukung, seperti sekretariat daerah (Setda), sekretariat DPRD, dan inspektorat, tidak mengalami perubahan.
Tujuh kelompok perangkat daerah yang akan digabungkan meliputi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM); Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil; serta Dinas Perkebunan dengan Dinas Kehutanan.
Selanjutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan digabungkan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga akan dilebur dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB).
Penggabungan berikutnya melibatkan Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Perumahan dan Permukiman. Selain itu, urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa akan digabungkan dengan urusan ketahanan pangan, sedangkan urusan pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan juga akan ditata ulang.
Herman menjelaskan, penggabungan tersebut tidak diterapkan secara serentak, melainkan secara bertahap dengan menyesuaikan gelombang pensiun sekitar enam pejabat eselon II sepanjang 2026-2027. Skema tersebut diterapkan agar penataan kelembagaan tidak mengganggu stabilitas birokrasi maupun pelayanan publik.
Tahap pertama ditargetkan efektif mulai 2027 dengan menerapkan tiga penggabungan, yakni Dinas Kehutanan dengan Dinas Perkebunan, BKD dengan BPSDM, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan DP3AKB.
Empat penggabungan lainnya akan menyusul pada tahap berikutnya. Sementara itu, penataan biro-biro di lingkungan setda akan diatur melalui peraturan gubernur tersendiri.
“Pengisiannya akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ada tiga yang direncanakan efektif mulai 2027,” ujar Herman.
Terkait pemanfaatan gedung perkantoran setelah penggabungan OPD dan besaran penghematan anggaran, Herman mengatakan Pemprov Jabar masih memetakan optimalisasi aset yang tersedia sekaligus menghitung efisiensi fiskal yang dapat dihasilkan.
“Yang jelas ada efisiensi. Jumlahnya berapa, masih didalami,” tutur Herman.















