ASPEK.ID, JAKARTA – Filantropi Indonesia (FI) mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan donasi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang memanfaatkan isu kemanusiaan, bencana, hingga sentimen keagamaan untuk mengelabui calon korban.
Modus yang dikenal sebagai sympathy scam tersebut menggunakan teknologi manipulasi suara, wajah, dan video sintetis (deepfake) untuk meniru pejabat pemerintah, tokoh agama, maupun figur publik. Pelaku kemudian memanfaatkan identitas palsu tersebut untuk menawarkan hibah atau menggalang dana secara ilegal.
Wakil Ketua Badan Pengurus Filantropi Indonesia Dian A Purbasari mengatakan, perkembangan teknologi AI tidak boleh menjadi sarana bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi kepedulian sosial dan kondisi ekonomi masyarakat.
“Masyarakat tidak lagi bisa menjadikan video logo, atas nama pejabat sebagai satu-satunya bukti keabsahan program hibah,” kata dia dilansir dari Antara, Jumat (20/11/2026).
Filantropi Indonesia menemukan peningkatan peredaran konten deepfake di media sosial selama September hingga November 2026. Konten tersebut menggunakan nama dan wajah pejabat Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, tokoh agama, serta figur publik lainnya, bahkan dilengkapi logo institusi resmi untuk meningkatkan kredibilitas.
Melalui konten tersebut, pelaku menawarkan program hibah atau meminta sumbangan. Korban selanjutnya diarahkan untuk mengakses tautan eksternal maupun menghubungi nomor pribadi yang disediakan pelaku.
Walaupun sejumlah kementerian dan kanal pemeriksa fakta telah menyatakan konten tersebut sebagai hoaks, praktik penipuan terus berkembang. Modusnya tidak hanya berhenti pada pengumpulan dana ilegal, tetapi juga merambah pencurian data melalui phishing dan pemerasan dengan dalih biaya administrasi.
Menurut Dian, kemampuan AI meniru ekspresi, suara, dan cara berkomunikasi seseorang membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi resmi dari konten manipulatif. “Verifikasi melalui kanal resmi lembaga harus menjadi kebiasaan baru sebelum menyerahkan data, mengklik tautan, atau mentransfer dana,” ujar Dian.
Pelaku juga menggunakan tautan dan formulir pendaftaran palsu untuk menjebak korban, meminta pembayaran di muka dengan dalih biaya administrasi, pajak, atau aktivasi bantuan, menciptakan identitas pejabat fiktif, serta merekayasa testimoni dan bukti sosial untuk mendorong masyarakat segera memberikan uang.
Dian menegaskan, meningkatnya ancaman penipuan tidak seharusnya membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kegiatan filantropi. Penggalangan dana memang kerap menggunakan pendekatan emosional dan teknik penceritaan (storytelling), tetapi legalitas, transparansi, pelaporan, serta akuntabilitas tetap menjadi pembeda utama antara kegiatan yang sah dan penipuan.
“Kepercayaan adalah modal utama filantropi. Pemalsu identitas lembaga dan tokoh publik merupakan serangan langsung terhadap ekosistem kebaikan itu,” terangnya.
Karena itu, masyarakat diminta memastikan legalitas penyelenggara penggalangan dana sebelum berpartisipasi. Jangan menyerahkan informasi pribadi, mengakses tautan yang tidak jelas, atau melakukan transfer hanya karena melihat video yang menampilkan pejabat maupun tokoh publik.
















