ASPEK.ID, JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mempertanyakan kondisi areal kawasan hutan yang semakin berkurang, sehingga akan berdampak pada masalah ketahanan pangan.
Hal ini ditanyakan Sudin dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
“Ada beberapa hal yang menjadi catatan Komisi IV, diantarannya yakni luas lahan kawasan hutan yang semakin berkurang. Di mana keberadaannya dinilai penting untuk ketahanan pangan di Indonesia dalam beberapa tahun yang akan datang,” ucap Sudin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/3).
Dikatakannya, Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, tetapi sekarang hal tersebut perlahan hilang akibat konversi lahan pertanian untuk pemukiman dan kegiatan industri.
“Ini tentu saja menjadi masalah, karena menurunnya jumlah ketersediaan lahan,” tandasnya.
Menurutnya, hutan merupakan penyangga sistem kehidupan yang mampu untuk mendukung ketahanan pangan. Seperti jenis-jenis pangan yang dihasilkan dari kawasan hutan bisa berupa padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, serta produk hewani atau satwa liar dalam bentuk madu, daging dan ikan.
“Oleh karenanya perlu ada kolaborasi antar Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencegah kekosongan dan tumpang tindih tugas pokok, fungsi dan kewenangan di dalam kawasan hutan,” jelas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Sudin juga mengingatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar tidak sembarangan membuka lahan hutan. Sebab kesalahan memberikan izin pembukaan lahan hutan akan memberikan ancaman bencana longsor.
“Pegunungan-pegunungan Dieng Jawa Tengah saat ini longsor semua akibat pembukaan (lahan) yang kebablasan. Jadi jangan sampai Kementerian Kehutanan memberikan izin tapi dampaknya longsor,” ungkapnya.
Politisi dapil Lampung I itu memahami bahwa pembukaan lahan hutan sebagai sumber ketahanan pangan, namun pemerintah juga harus memperhatikan dampak kedepannya.
