Jakarta – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Perum Bulog mencatat dampak berganda (multiplier effect) dari pengadaan dan pengelolaan pangan mencapai Rp 48,54 triliun pada semester I 2026. Nilai tersebut meningkat dibandingkan Rp 34,99 triliun sepanjang 2025 dan dinilai memperkuat aktivitas ekonomi nasional, mulai dari sektor pertanian hingga distribusi pangan.
Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, peningkatan multiplier effect tersebut mencerminkan luasnya aktivitas ekonomi yang tercipta dari penyerapan hasil panen petani, pengolahan, penyimpanan, logistik, distribusi, hingga perdagangan pangan.
“Nilai multiplier effect dari kegiatan pengadaan dan pengelolaan pangan Bulog tercatat sebesar Rp 34,99 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp 48,54 triliun pada semester I 2026,” kata Rizal dikutip dari Antara, Selasa (4/8/2026).
Menurut Rizal, Bulog terus menjalankan peran strategis sebagai instrumen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, menstabilkan harga, sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP).
Penugasan pemerintah kepada Bulog tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan stok pangan, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi berlapis dari tingkat petani hingga konsumen.
Berdasarkan data perusahaan, sepanjang 2025 Bulog berhasil menyerap 4,53 juta ton gabah kering panen (GKP), yang menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perusahaan. Penyerapan tersebut tidak hanya memperkuat stok beras nasional, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Rizal mengatakan di sektor hulu, penyerapan gabah memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani. Sementara di sektor hilir, Bulog menjalankan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta bantuan pangan untuk menjaga keterjangkauan harga beras sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
“Multiplier effect tersebut menunjukkan kebijakan pangan pemerintah melalui Bulog mampu membangun siklus ekonomi yang saling menguatkan,” ucap Rizal.
Ia menambahkan, ketika aktivitas produksi, pengolahan, penyimpanan, logistik, dan distribusi bergerak secara bersamaan, manfaat ekonominya akan meluas ke berbagai sektor.
Untuk menjaga keterjangkauan harga, Bulog menetapkan harga eceran tertinggi beras SPHP sebesar Rp 12.500 per kilogram di wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.
Sementara untuk wilayah Sumatera lainnya, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan ditetapkan Rp 13.100 per kilogram, sedangkan Maluku dan Papua sebesar Rp 13.500 per kilogram.
Sepanjang 2025, Bulog menyalurkan 795,5 juta kilogram beras SPHP dan 719,3 juta kilogram bantuan pangan. Adapun pada semester I 2026, penyaluran mencapai 627,56 juta kilogram beras SPHP dan 676,28 juta kilogram bantuan pangan.
Program tersebut menghasilkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. SPHP menciptakan penghematan belanja masyarakat sebesar Rp 1,99 triliun pada 2025 dan Rp 1,57 triliun pada semester I 2026. Sementara bantuan pangan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat sebesar Rp 11,96 triliun pada 2025 dan Rp 11,24 triliun pada semester I 2026.
Menurut Rizal, kontribusi Bulog tidak hanya diukur dari besarnya stok pangan yang dikelola, tetapi juga dari perlindungan terhadap petani, stabilitas harga, pengendalian inflasi pangan, hingga penguatan daya beli masyarakat.
“Semua manfaat tersebut menjadi bagian dari kontribusi Bulog terhadap perekonomian nasional,” tegas Rizal.
