Menteri BUMN Erick Thohir menilai pembagian dividen jumbo PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) merupakan bukti keberhasilan perseroan dalam menjalankan bisnis ultramikro di tengah pandemi.
BRI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebanyak 85 persen dari perolehan laba bersih perseroan pada 2021 atau senilai Rp26,4 triliun.
Menurut Erick, pembagian dividen itu menjadi angin segar bagi dunia perekonomian mikro ataupun makro. Secara mikro, BRI mampu menunjukkan mampu beradaptasi dengan model bisnisnya yang fokus mendukung UMKM. Dari sisi makro, kesuksesan di level mikro itu mampu berkontribusi dalam mendukung perekonomian nasional.
Di sisi lain, hal tersebut menjadi bukti bagi BRI bersama dengan holding ultramikro mampu berkinerja secara positif dan sehat dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
“Ini tanpa melupakan kinerja perusahaan secara bisnis, dan yang lebih luas mampu menggerakkan perekonomian nasional secara umum,” sebut Erick, Selasa (1/3/2022) .
Erick menambahkan keberhasilan holding ultramikro ini juga dirasakan hingga ke pelaku usaha kecil. Berbagai program yang dilakukan BRI, termasuk kredit usaha kecil, terbukti mampu memutar perekonomian secara umum.
“UMKM yang terus bergerak dengan dukungan holding ultramikro, dalam hal ini BRI mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Implikasinya terlihat dari level usaha riil di masyarakat. Ekonomi tumbuh. Di sisi lain, BRI menunjukkan catatan kinerja yang baik,” tuturnya.
Erick menegaskan peran BUMN memang mesti menyeimbangkan baik dari sisi bisnis, pelayanan publik, maupun menjadi katalisator bagi ekonomi rakyat.
“Apa yang ditunjukkan BRI jadi contoh bagaimana BUMN mampu mencatatkan kinerja bisnis perusahaan yang baik, pelayanan publik yang maksimal, sekaligus menjadi motor dalam mendorong tumbuhnya UMKM,” kata Erick.
Direktur Utama BRI Sunarso menuturkan bahwa dengan asumsi adanya treasury stock sebelum cum date, maka dividen yang dibagikan BRI pada 2022 sekurang-kurangnya setara dengan Rp174,2 per lembar saham, naik 76,17 persen dari dividen tahun 2020 yakni Rp98,9 per lembar saham.
Adapun, sebanyak 15 persen dari perolehan laba perseroan atau Rp4,65 triliun akan digunakan untuk saldo laba ditahan. Di sisi lain, Pemerintah akan menerima dividen sebesar Rp14,04 triliun atas kepemilikan 53,19 persen saham perseroan.
