Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani masalah sampah plastik, khususnya di laut.
Hal tersebut disampaikannya melalui pidato pada Diskusi Panel bertajuk “Scaling Up Governance and Collaborative Actions in Combating Marine Plastic Litter Towards Climate Actions in Indonesia”.
Agenda ini merupakan salah satu rangkaian even COP-26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia, pada hari Selasa (02-11-2021).
“Polusi plastik adalah masalah yang sangat memengaruhi bangsa kita. Kami tidak akan membiarkan krisis yang membayangi ini berlanjut. Sebaliknya, kami mengambil tindakan tegas dan berani di setiap tingkat dan lintas sektor di Indonesia untuk melakukan transformasi yang diperlukan untuk mencapai polusi plastik yang mendekati nol di Indonesia,” ajak Luhut.
Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peraturan Presiden tentang Penanganan Sampah Plastik Laut yang disertai dengan Rencana Aksi Penanganan Sampah Plastik Laut 2018-2025.
“Peraturan Presiden tersebut telah menempatkan perjuangan melawan polusi plastik menjadi prioritas dalam agenda nasional, sehingga mendorong terciptanya lingkungan yang kita butuhkan sebagai pembuat kebijakan untuk mewujudkan visi ambisius ini,” terang Menko.
Guna mewujudkan Rencana Aksi tersebut, Menko Luhut menjabarkan bahwa pemerintah sudah mulai mengintegrasikan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan menekankan pada ekonomi sirkular yang menempatkan peran masyarakat, pengusaha kecil, dan sektor informal sebagai aktor utama.
“Melalui pendekatan ini, pandangan terhadap pengelolaan sampah telah bergeser menjadi sumber perekonomian masyarakat yang sekaligus dapat meningkatkan kualitas lingkungan,” sambung Luhut.
Selanjutnya, Menko Luhut juga menerangkan bahwa sungai yang tercemar juga menjadi salah satu penyebab utama polusi di laut. Untuk itu, diperlukan solusi penanganan yang terintegrasi, baik dalam penanganan sungai maupun laut.
“Terkait itu, Indonesia bersama Jerman telah meluncurkan Green Infrastructure Initiative sebagai cara inovatif untuk mempercepat dan memprioritaskan proyek infrastruktur agar relevan dan ramah terhadap lingkungan dan iklim,” terangnya.
Untuk itu, intervensi teknologi juga diperlukan untuk memastikan perputaran ekonomi. Menko Luhut menerangkan bahwa Indonesia saat ini sedang dalam tahap penerapan teknologi terkini untuk memanfaatkan sebanyak mungkin manfaat dari sampah menjadi energi sumber daya baru.
