Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan rencana penerbangan tambahan haji bukan dikhususkan bagi anggota DPR melainkan untuk seluruh masyarakat di luar penerbangan haji yang reguler. Irfan mengatakan Garuda masih melakukan pendataan soal permintaan dan kemampuan maskapai dalam melayani kebutuhan tersebut.
“Saya mau koreksi sedikit, ini kan memang ada banyak masyarakat yang di luar haji reguler itu yang membutuhkan penerbangan menuju tanah suci,” ujar Irfan usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Irfan mengatakan penerbangan tambahan di luar reguler bukan hanya untuk DPR, melainkan juga calon jamaah haji dari agen travel. Irfan mengatakan terdapat permintaan tambahan dari agen travel pada beberapa hari yang lalu. Irfan mengatakan jumlah kuota belum tentu hanya 80 orang seperti permintaan anggota DPR. Pasalnya ada juga calon jamaah haji yang dari agen travel.
“Kami tidak melihat secara spesifik unit mana yang meminta, yang kami inginkan adalah mereka yang sudah memperoleh visa untuk bisa berhaji dan yang sudah pasti bisa berangkat, itu yang kita mau. Karena tahun lalu sempat ada berita kita siapin furoda tapi ternyata banyak yang tidak ada visanya,” ucap Irfan.
Irfan membantah Garuda memberikan gratis untuk penerbangan haji tambahan bagi anggota DPR. Garuda, ucap Irfan, tetap menjalankan bisnisnya secara profesional tanpa membedakan perlakuan antarpenumpang.
“Saya enggak mau lihat spesifik, ini anggota DPR, yang berangkat tentu harus bayar. Siapa yang bayar, ya pokoknya kita terima pembayaran, biasanya agen travel yang bayar,” kata Irfan disalin dari republika.
Saat paparan mengenai kinerja Garuda, Irfan mengaku diminta menyiapkan penerbangan tambahan untuk anggota DPR.
“Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat (kursi), khususnya kelas bisnis sesuai harapan bapak dan ibu di DPR. Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada segera tambahan sekitar 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji,” ucap Irfan.
