PT KAI (Persero) menyatakan memproduksi kereta api baru lebih mahal dibandingkan biaya impor kereta bekas dari Jepang. Saat ini, KAI dan PT INKA (Persero) mengadakan 16 unit trainset atau serangkaian Kereta Rel Listrik (KRL).
Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan produksi kereta baru lebih mahal dibandingkan impor kereta bekas dari Jepang. Meski begitu, pihaknya masih merinci pembuatan kereta anyar tersebut. Adapun anggaran tersebut masih akan dibahas bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Mahal ya yang mahal baru, tapi hitungan per penumpangnya yang akan kita hitung bersama-sama dengan Kemenhub. Sehingga secara cost masih terlalu dini,” ungkap Didiek, Jakarta, Senin (9/5/2022).
Biaya pengadaan 16 trainset KRL diproyeksi sangat mahal, Didiek memastikan pihaknya tidak akan memberatkan keuangan negara dan masyarakat.
“Tapi pasti akan memperhatikan aspek ramah lingkungan efisien terjangkau bagi masyarakat,” katanya.
Dia menjelaskan proses pengadaan kereta KRL ini pun harus mempertimbangkan Public Service Obligation (PSO), sehingga anggaran yang akan digunakan masih dalam tahap perhitungan.
“Karena untuk KRL itu kan ada skema PSO kita akan lakukan penghitungan, tentu tak akan memberatkan masyarakat dan pemerintah,” sebutnya.
Saat ini, INKA dan KAI telah menyepakati kerja sama pengadaan trainset tersebut. Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua entitas pelat metah ini. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut langkah kedua perseroan sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan impor rangkaian set kereta bekas dari negara lain.
“Jadi mereka ini akan melakukan pengadaan 16 unit kereta transet. Di mana ini merupakan satu terobosan, kita harapkan memang di Indonesia ini sistem kereta api yang sehat,” kata dia.
Tiko menyatakan impor rangkaian set kereta memang masih dominan saat ini. Sehingga, langkah INKA selaku perusahaan pelat merah yang memasifkan produksi kereta api sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Arahan Kepala Negara bahwa produksi BUMN harus mengutamakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Harapannya produksinya pun bisa bertahap di Indonesia. Karena saat ini masih banyak kereta transet yang diimpor,” tutupnya.
