ASPEK.ID, JAKARTA – Setelah menghadiri The 2nd Ministeral Meeting of Palm Oil Producting Countries, delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, diundang Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahatir Bin Muhamad ke kantornya, di Putra Jaya, Kuala Lumpur, Selasa (19/11).
Dalam kesempatan itu, Menko Perekonomian menyampaikan rasa hormatnya karena telah diundang mewakili pemerintah Indonesia sekaligus menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan Malaysia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 2nd Ministeral Meeting of Palm Oil Producting Countries yang tidak hanya dihadiri oleh pihak Malaysia dan Indonesia namun juga para menteri/perwakilan dari negara penghasil minyak kelapa sawit di dunia.
Disampaikan pula bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan bilateral yang erat dan terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Menko Perekonomian menyampaikan bahwa Indonesia telah berhasil mengimplementasikan program B (Biodiesel) 20% (B20), dan saat ini Pemerintah Indonesia mentargetkan untuk mengimplementasikan program mandatori B30 pada awal tahun 2020.
“Kebijakan ini telah meningkatkan harga minyak kelapa sawit di atas 600 dollar AS/ton,” jelas Airlangga.
Ia juga menyampaikan apresiasinya atas komitmen Malaysia untuk mengimplementasikan mandatori B20 pada tahun 2020, sehingga diharapkan mampu meningkatkan harga minyak kelapa sawit di dunia yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan di tingkat petani/pekebun rakyat.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat 4 negara yang akan bergabung dalam keanggotaan CPOP, setelah Indonesia dan Malaysia, yakni Papua New Guine, Honduras, Ghana dan Kolumbia sehingga penambahan keanggotaan ini diharapkan akan meningkat posisi CPOPC di mata dunia.
Dukung Mandatori B30
Menanggapi pernyataan dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, PM Malaysia Mahathir menyatakan dukungannya terhadap penerapan mandatori B30 di Indonesia dan berharap Malaysia dapat mengikuti langkah Indonesia tersebut.
Selain itu, PM Malaysia menyatakan persetujuannya terhadap langkah penyatuan standar keberlangsungan kelapa sawit sehingga sinergitas program antara Indonesia dan Malaysia semakin baik dan daya saing pekebun meningkat.
Dalam kesempatan itu, PM Malaysia juga menyampaikan akan melakukan pembatasan penambahan luas areal kelapa sawit di Malaysia dan akan fokus pada peningkatan produktifitas (yield) dari petani.
Dalam upaya meningkatkan produktifitas, Mahathir mendorong diintensifkannya kegiatan R&D utamanya dalam pengembangan produk hilir kelapa sawit sehingga nilai tambah produk akan meningkat.
Pada akhir diskusi, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam hal membangun strategi dalam upaya memperbaiki harga pada level yang lebih baik. Malaysia dan Indonesia perlu melanjutkan langkah-langkah konkrit dalam upaya menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, termasuk upaya litigasi di forum WTO.
“Guna melawan kampanye negatif terhadap kelapa sawit, komitmen pengalokasian sumber daya yang memadai sangatlah diperlukan,” ujar Mahathir.
