DPR RI belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait proses pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kini dijabat Marsekal TNI hadi Tjahjanto.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menanggapi akan berakhirnya masa jabatan Hadi Tjahjanto pada 1 Desember 2021 mendatang.
“Biasanya surat masuk itu dibacakan dalam rapat paripurna. Kami belum mendapatkan informasi yang dibacakan oleh Pimpinan DPR. Artinya, Surpres itu berarti belum nyampe ke Ketua DPR atau Pimpinan DPR,” jelas TB Hasanuddin usai Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/11/2021).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, kalau sudah ada Surpres tersebut, maka Pimpinan DPR akan mengirimkannya ke Komisi I. Lalu, Komisi I akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon yang diusulkan menjadi Panglima TNI.
“Dan hasilnya akan dilaporkan ke pimpinan DPR. Kemudian, Pimpinan DPR nanti akan berkirim surat ke presiden,” urai TB Hasanuddin.
Ia memastikan DPR tetap akan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan proses mekanisme pergantian Panglima TNI. Ketentuan pergantian seorang Panglima TNI diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Baca Juga: TB Hasanuddin Ungkap 4 Fokus Kerja Calon Panglima TNI
Dalam Pasal 13 Ayat 2 disebutkan pergantian Panglima TNI diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR.
“Kalau misalnya Panglima TNI pensiun 1 Desember 2021, berarti pelantikan ya minggu terakhir (minggu keempat Bulan November). Sekarang baru minggu pertama, masih ada waktu dua minggu. Cukup saya kira,” tandasnya.
