ASPEK.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberi masukan agar ekonomi syariah di Indonesia mampu mengkapitalisasi kesempatan pangsa pasar Indonesia yang besar.
Selama ini Indonesia terlihat hanya sebagai pengguna dari industri halal dunia. Padahal seharusnya ekonomi syariah sangat mungkin menjadi pemain utama. Untuk itu, Menkeu pun meminta agar ekonomi syariah mampu mengambil sisi dimensi syariah dari kebijakan pemerintah dalam mendukung kemajuan industri.
“Fondasi dan legislasi yang sudah dibangun dan potensi maupun kegiatan ekonomi yang sudah ada harus dipetakan dengan apa yang seharusnya ada untuk menguatkan fondasi (ekonomi syariah) serta meningkatkan volume lebih besar sehingga Indonesia bisa masuk ke peta dunia,” ujar Menkeu dalam Muktamar ke-IV Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) di Ritz Carlton Hotel.
Dipaparkan oleh Menkeu, tahun ini dari sisi volume, Indonesia merupakan negara sovereign terbesar penerbit green sukuk di dunia. Transaksi sukuk tahun ini dan tahun lalu mendapat penghargaan dari sisi struktur syariah dan aspek green sukuk. Ini merupakan pencapaian yang membuat Indonesia masuk dalam radar dunia sebagai salah satu ekonomi yang memiliki diversifikasi instrumen yang cukup baik dan dikenal.
Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi kelemahan ekonomi syariah. Menurut Menkeu, masih kurangnya peran Indonesia di posisi top manajemen institusi syariah dunia. Ia menyarankan salah satu yang bisa dibedah oleh para ahli ekonomi tersebut adalah kualitas SDM yang dibutuhkan oleh industri syariah saat ini dan masa yang akan datang.
Menteri Keuangan mendorong para peserta yang berasal dari jajaran tinggi berbagai universitas di Indonesia untuk mulai mempelajari ekosistem ekonomi syariah Indonesia.
“Selain kualitas SDM, ada juga tata kelola. Confidence, trust, integritas dan kredibilitas itu masih perlu dibangun untuk industri syariah. Tanpa itu, kita tidak bisa menciptakan scale up size ekonomi islam Indonesia,” pesannya lagi.
