ASPEK.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dipo Alam, sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak senilai Rp 20,7 miliar. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami transaksi jual beli aset yang berkaitan dengan tersangka mantan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Khusus, Mohamad Haniv.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Dipo diperiksa dalam kapasitasnya sebagai wiraswasta. Penyidik mendalami transaksi aset serta dugaan pemberian uang kepada Haniv.
“Salah satu saksi yang diperiksa, yaitu DP (Dipo Alam) berkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka HNV. Jadi untuk pemeriksaan hari ini, termasuk untuk pihak-pihak swasta yang juga didalami berkaitan dengan dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh para pihak tersebut atas pengetahuannya kepada HNV selaku pihak tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di lingkungan Ditjen Pajak,” ujar Budi di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).
Selain Dipo Alam, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat saksi dari kalangan swasta. Dua saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik adalah Hartanto Suryadi dan Winari Antoni.
Sementara itu, dua saksi lainnya, yakni Tri Djoko Wibowo dan Putri Marizca, dikonfirmasi tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK.
Budi menegaskan, penyidik masih menelusuri sumber penerimaan gratifikasi yang diduga diterima Haniv. Penelusuran juga mencakup dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak oleh pihak-pihak terkait.
“Ini juga masih akan terus ditelusuri penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh HNV dari mana saja, berkaitan dengan apa saja, yang semuanya masih dalam pendalaman, termasuk sebelumnya juga dugaan penerimaan gratifikasi berkaitan dengan pemeriksaan-pemeriksaan pajak yang dilakukan. Oleh karena itu, kemarin juga ada pemeriksaan kepada HS yang sebelumnya juga menjadi tersangka di perkara dugaan tindak pidana korupsi pemeriksaan pajak,” pungkas Budi.
